Saya Ingin Jadi Penguasa

Ki Hadjar Dewantara menulis satu artikel tajam di surat kabar De Express pada 13 Juni 1913: ”Als Ik Eens Nederlander Was!” Artikel tersebut secara kritis menyoroti rencana pesta 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis di Hindia Belanda, sebutan untuk Indonesia kala itu, dengan cara menarik sumbangan dari rakyat.

Ki Hadjar Dewantara mengingatkan bahwa ada kebenaran yang dipelintir sedemikian rupa dalam satu acara yang, seakan- akan, apabila kita menyumbang kita akan menjadi bagian dari masyarakat Hindia Belanda yang berbakti kepada Ratu Belanda. Secara langsung ataupun tidak langsung, artikel Ki Hadjar Dewantara seakan terulang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pascareformasi.

Kasus-kasus korupsi di pemerintahan dan pengumuman pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak seakan-akan merupakan dua sisi yang bertolak belakang. Kita semua sadar ada realitas yang tidak berjalan dengan benar. Meminjam pandangan F Budi Hardiman, kesadaran kita tidak pernah sampai dalam bentuk yang murni sebagai ”kebenaran murni” (2003). Selalu ada distorsi yang hendak menyimpangkan kesadaran dengan manipulasi realitas. Kesadaran yang dibangun secara kolektif di masyarakat bisa disimpangkan sehingga pada akhirnya tidak pernah kita akan bertemu dengan ”kebenaran murni”.

Dalam negara demokrasi, suara rakyat begitu penting. Suara rakyat ini diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang notabene adalah manusia-manusia yang berstatus rakyat juga. Ketika saya menulis ini pun, saya juga adalah rakyat. Hanya saja saya tidak begitu paham apakah suara saya selama ini terwakili.

Suara saya sangatlah sederhana. Saya hanya menginginkan jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota di seluruh negara kepulauan ini terpelihara dengan baik. Saya hanya menginginkan ketersediaan pangan di seluruh negeri. Saya hanya menginginkan ketenteraman sebagai warga negara yang berdaulat dan beragama. Saya hanya menginginkan kejujuran dalam mengelola negara ini seperti halnya saya berusaha sekuat tenaga mengupayakan kejujuran diajarkan dalam keluarga.

Dalam keinginan-keinginan saya sebagai rakyat Indonesia yang hidup di dan dari tanah ini, saya mulai bertanya-tanya: apakah saya ini benar-benar ada? Secara tubuh dan pikiran, ya, saya merasakan bahwa saya teraba dan terdengar apabila saya bersuara. Secara pergaulan, ya, saya mempunyai teman-teman yang berbicara dan berinteraksi dalam berbagai cara. Sebagai manusia yang bekerja, ya, saya mempunyai pekerjaan yang memberikan efek balik, yaitu upah bulanan yang saya terima.

Namun, sebagai rakyat, saya mulai bertanya-tanya: apakah saya ini ada? Apakah harapan-harapan saya itu juga diharapkan oleh jutaan rakyat lainnya? Ataukah, hanya saya yang sebenar-benarnya adalah rakyat?

Apa hak saya?

Setiap kali saya mendapatkan upah bulanan, upah saya dipotong untuk pajak bagi negara ini. Setiap kali saya mengajak anak- anak saya makan di gerai-gerai makanan, selalu ada tertera pajak makanan. Setiap tahun saya harus antre untuk membayar pajak kendaraan. Setiap saya membayar tiket perjalanan, selalu ada pajak yang saya bayarkan. Tampaknya saya ini tidak pernah mendapatkan peluang untuk menghindari pemotongan-pemotongan ini. Pemotongan pajak ini dikatakan sebagai kewajiban warga negara. Pertanyaan saya, apakah hak saya?

Ketika saya membayar pajak kendaraan, apakah jalan-jalan di negeri ini semakin baik? Di Pulau Jawa, pulau tempat pemerintahan bercokol, jalan-jalan tersebut tidak terpelihara dengan baik. Apa yang terjadi dengan jalan-jalan di luar Pulau Jawa? Ketika upah saya dipotong, apakah kesejahteraan saya terjamin? Apakah saya mendapatkan kompensasi kesehatan dari upah keringat yang saya keluarkan? Apakah saya mendapatkan kompensasi harga-harga bahan pokok yang murah sesuai dengan sarapan, makan siang, dan makan malam yang saya dan keluarga butuhkan?

Saya berharap, suatu hari saya akan menjadi wakil rakyat atau malah penguasa negeri ini. Buat saya, daripada saya memikirkan langkah-langkah politik yang tidak pernah membawa kebenaran sejati, alangkah baiknya apabila saya memperbaiki jalan-jalan, meningkatkan asupan gizi anak-anak negeri, menyehatkan rakyat, dan langkah-langkah yang terlihat mata fisik dan hati.

Perasaan ngeri saya melihat apa yang terjadi sekarang lebih kurang sama dengan apa yang dirasakan Ki Hadjar Dewantara. Perbedaannya, di zaman beliau, jelas garis antara penjajah dan yang terjajah. Di zaman sekarang, tidak jelas antara penjajah dan yang terjajah. Zaman ini sangat abu-abu dan manipulatif! Sebagai seorang rakyat, patutlah saya berseru: saya ingin jadi penguasa!

Hugo Duwi Gunawan Indratno, Pendidik