Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Yenny, SBY Merasa Nama Baiknya Tercemar

Kompas.com - 17/04/2013, 22:31 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa nama baiknya tercemar dengan pemberitaan bahwa dirinya menawarkan posisi tertentu di partainya kepada Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Zannuba Wahid atau akrab disapa Yenny Wahid.

SBY pun menggunakan Kantor Presiden untuk memberikan klarifikasi terkait kapasitasnya sebagai politisi Partai Demokrat, bukan Kepala Negara.

"Saya harus klarifikasi karena pemberitaan telah merugikan nama baik Mbak Yenny maupun nama baik saya sendiri karena seolah-olah ada tawar-menawar. Bukan seperti itu," kata SBY di Kantor Presiden, Rabu (17/4/2013).

Klarifikasi ini disampaikan satu hari setelah Yenny menyatakan resmi tidak bergabung dengan Partai Demokrat.

SBY menceritakan kembali pertemuan dirinya dengan Yenny dan ibundanya Sinta Nuriyah Wahid di Puri Cikeas, Bogor, beberapa waktu lau. Ikut pula dalam pertemuan tersebut Ny Ani Yudhoyono. Menurut SBY, pertemuan itu membicarakan berbagai hal, seperti masalah pluralisme, pengalamannya ketika bersama almarhum Abrurrahman Wahid alias Gus Dur, hingga masalah politik saat ini dan masa depan.

"Dalam pembicaraan itu, misalnya, apa dimungkinkan berjuang bersama-sama di arena politik. Apakah kebersamaan itu bisa diwadahi bersama-sama dalam satu partai politik atau tidak," kata Presiden.

Menurut Presiden, tawaran itu ia sampaikan lantaran banyak kecocokan dengan Yenny. Ia sudah mengenal lama Gus Dur dan Yenny pernah menjadi staf khusus dirinya.

"Tidak ada sama sekali Mbak Yenny katakanlah mengharapkan posisi tertentu atau jabatan tertentu. Tidak ada. Kalau diberitakan Mbak Yenny ingin menjabat wakil ketua umum Demokrat, tidak ada. Kasihan beliau, tidak ada seperti itu," kata SBY.

"Demikian juga saya dengan inti pembicaraan bagaimana menyelaraskan perjuangan kita ke depan juga tidak pernah tawarkan kepada Mbak Yenny posisi ini posisi itu. Ini yang real, ini yang betul. Saya tidak pernah tawarkan dan Mbak Yenny tidak pernah mengharapkan, apalagi meminta," tambah SBY.

SBY mengatakan, dalam pembicaraan itu, Yenny memang ingin meminta pandangan dari para kiai Nahdlatul Ulama terlebih dulu. Belakangan, SBY mendapat jawaban bahwa Yenny memilih tetap berada di luar pemerintahan. "Saya menghormati dan menghargai pilihan seperti itu," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com