Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Puluhan Kader Yenny Wahid Gabung ke PKB

Kompas.com - 17/04/2013, 19:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai larangan Yenny Wahid kepada kader Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) untuk bergabung ke partainya tidak terbukti. PKB mengklaim puluhan kader PKBIB sudah bergabung ke PKB setelah PKBIB tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014.

"Sudah ada puluhan kader PKBIB yang bergabung sehingga larangan Yenny itu tidak berlaku. Umumnya, mereka menjadi caleg untuk daerah Jawa Timur," ujar anggota Lembaga Pemenangan Pemilu PKB, Irwan Suhanto, di Taman Ismail Marzuki, Rabu (17/4/2013).

Selain itu, Irwan mengatakan, seluruh Ketua DPC PKBIB di Nusa Tenggara Timur juga menyatakan bergabung ke PKB. "Semua Ketua DPC di NTT bergabung setelah PKBIB ini tidak lolos pemilu," imbuh Irwan.

Oleh karena itu, Irwan yakin seluruh kader PKBIB yang sebagian besar merupakan umat Nahdliyin lebih taat pada instruksi Ketua Tanfidziyah NU Said Aqil Siradj. Irwan menuturkan, Said Aqil sudah menyerukan umat Nahdliyin untuk kembali mendukung PKB.

"Jadi, larangan Yenny tak akan berpengaruh," kata Irwan.

Sebelumnya, Ketua Umum PKBIB Yenny Wahid mengizinkan kadernya untuk menjadi calon legislatif dari partai politik lain yang lolos menjadi peserta Pemilu 2014. Namun, ada dua parpol yang tidak diizinkan dipilih sebagai tempat berlabuh.

"Kami sudah buat garis, rambu-rambu, yang penting tidak ke PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera)," kata Yenny.

Yenny memang sudah lama berkonflik dengan pengurus PKB setelah ayahnya, Gus Dur, dilengserkan dari jabatan Ketua Umum Dewan Syura PKB dalam Muktamar Luar Biasa di Ancol, Jakarta.

Menurut Yenny, para kadernya sudah ada yang pindah ke Demokrat, PPP, Gerindra, Golkar, Hanura, dan lainnya. Mereka akan maju sebagai caleg DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. Bahkan, kata dia, ada yang mendapat jabatan di kepengurusan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com