Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Presiden, Kini Menteri Demokrat Rangkap Jabatan

Kompas.com - 11/04/2013, 14:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera meletakkan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Alasannya, SBY tak mau merangkap jabatan terlalu banyak lantaran saat ini juga masih aktif sebagai Presiden RI. Sebagai gantinya, SBY justru menunjuk dua menteri dari Partai Demokrat untuk rangkap jabatan di partai itu.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina serta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin sebagai Ketua Dewan Kehormatan. "Pak SBY tidak pegang beberapa posisi dan diserahkan ke yang lain. Ketua Dewan Pembina dijabat Pak Mangindaan dan Ketua Dewan Kehormatan dijabat Pak Amir Syamsuddin," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua di Kompleks Parlemen, Kamis (11/4/2013).

Max mengatakan, Partai Demokrat akan melakukan sejumlah perubahan terkait struktur kepengurusan. Salah satunya adalah penambahan posisi wakil ketua umum menjadi lima orang. Nurhayati Ali Assegaf, kata Max, merupakan salah satu yang diusulkan menjadi Wakil Ketua Umum karena mewakili kaum perempuan. Sementara posisi Nurhayati sebagai Wakil Sekretaris Jenderal akan digantikan Andi Nurpati.

"Memang ada beberapa yang berubah, pengumuman resminya akan kami sampaikan dalam satu dua hari ke depan," imbuh Max.

Max juga membantah pernyataan anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok yang mengatakan bahwa Edhie Baskoro Yudhoyono mungkin tak lagi menjabat posisi sekretaris jenderal. Pasalnya, Ibas dikatakan akan kuliah ke luar negeri.

"Itu rumor tidak benar. Sampai sekarang, sekjen berkomitmen tetap menjabat sampai 2015 mendatang. Tidak pernah terpikirkan mengganti posisi sekjen," ucap Max.

Setelah SBY terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, partai ini mulai sibuk melakukan perombakan struktur. Max mengatakan, perombakan ini dilakukan untuk penguatan partai, bukan untuk pembersihan orang-orang tertentu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com