Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegawai Pajak Ditangkap, Menkeu Minta KPK Terus Menindak

Kompas.com - 10/04/2013, 16:57 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang kembali menangkap tangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Agus, penangkapan terhadap oknum Ditjen Pajak ini sekaligus membuktikan bahwa KPK bekerja profesional dan efektif.

"Kemarin kegiatan untuk bisa menangkap saudara PR itu adalah bukti bahwa memang KPK itu efektif dalam menjalankan aktivitasnya," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/4/2013), seusai diperiksa sebagai saksi kasus Hambalang.

Agus pun meminta KPK terus menindak oknum Ditjen pajak yang melakukan pelanggaran hukum. Menurut Agus, bukan hanya KPK yang berupaya membersihkan Ditjen Pajak. "Kita di Ditjen Pajak pun melakukan penangkapan di Semarang atas oknum yang melakukan tindakan salah atas dukungan dan supervisi KPK," ujarnya.

Dengan ditangkapnya oknum Ditjen Pajak berinisial PR tersebut, Agus mengaku sudah memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menindaklanjutinya dari sisi administrasi. Agus juga sudah meminta kepada Inspektur Jenderal Kemenkeu untuk menindaklanjuti masalah oknum pajak yang nakal ini dan melaporkannya kepada KPK jika ditemukan oknum nakal lainnya.

"Hubungan kerja sama antara Kemenkeu dan KPK itu baik, Dirjen Pajak dan Bea Cukai itu baik. Sebelumnya saudara T yang di Tebet dan saudara A yang di Bogor itu ditangkap atas kerja sama yang baik antara Dirjen Pajak dengan KPK," ucap pria yang baru terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia itu.

Dia juga mengklaim bahwa sistem pengawasan terhadap oknum Ditjen Pajak yang nakal ini tetap berjalan. Karena ada sistem, kata Agus, oknum Ditjen Pajak yang melakukan perbuatan tidak terpuji ini dapat ditindak.

KPK menangkap tangan empat orang yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, Selasa (9/4/2013). Satu dari empat yang tertangkap tangan itu adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Direktorat Jenderal Pajak berinisial PR. Dia ditangkap bersama seorang perantara berinisial RT sesaat setelah diduga serah terima uang di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

Bersamaan dengan penangkapan ini, KPK menyita uang dalam tas plastik yang nilainya ditaksir mencapai Rp 125 juta. Informasi yang diperoleh Kompas.com, komitmen yang dijanjikan kepada PR lebih besar dari itu, yakni sekitar Rp 600 juta.

Selain meringkus PR dan RT, KPK juga menangkap pengusaha berinisial AH dan W di tempat terpisah. AH diketahui sebagai Asep Hendro, pemilik brand Asep Hendro Racing Sports (AHRS). Adapun W diketahui sebagai Manajer AHRS.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kismantoro Petrus dalam pernyataan pers tertulis yang diterima Kompas.com mengungkapkan, Ditjen Pajak akan melakukan tindakan disiplin, yaitu membebaskan sementara PR dari jabatannya sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak Madya di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Selain itu, akan diterapkan proses hukuman disiplin terhadap PR sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Jika terbukti bersalah melanggar disiplin PNS, PR akan dikenai sanksi disiplin PNS tingkat berat, yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan. Kismantoro juga mengklaim bahwa penangkapan ini merupakan hasil koordinasi dan kerja sama antara KPK dan Ditjen Pajak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Nasional
    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

    Nasional
    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com