Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid Akan Bawa Gerbong NU ke Demokrat

Kompas.com - 07/04/2013, 14:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Yenny Wahid resmi bergabung ke Partai Demokrat. Bergabungnya Yenny ke partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu diperkirakan akan membawa sejumlah tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU).

"Beberapa tokoh muda NU juga ikut dibawa Bu Yenny untuk menjadi caleg dari Partai Demokrat. Jumlahnya ada puluhan," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, saat dihubungi wartawan, Minggu (7/4/2013).

Mubarok mengatakan bahwa Yenny juga sempat ditawari untuk menjadi caleg Partai Demokrat. Namun, Yenny masih belum menyatakan kesanggupannya. Pasalnya, nama Yenny juga masuk dalam bursa calon wakil ketua umum Partai Demokrat.

Sebelumnya, kabar bergabungnya Yenny Wahid ke Partai Demokrat mulai tercium dari pernyataan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan. Syarief mengaku, komunikasi Yenny dengan Partai Demokrat semakin intensif. Tetapi, Syarief belum mau mengungkap bergabungnya Yenny ke Partai Demokrat.

Mubarok memastikan bahwa Yenny Wahid memang sudah bergabung. Ajakan untuk bergabung bahkan langsung dilayangkan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono kepada Yenny.

"Yenny bahkan sempat datang ke Bali, satu pesawat sama saya. Tapi di KLB, dia hanya tengok-tengok saja," kata Mubarok.

Menurut Mubarok, Yenny menjadi kandidat kuat wakil ketua umum Partai Demokrat lantaran kini partai itu membutuhkan satu orang wakil ketua umum yang mewakili kaum perempuan.

Yenny Wahid merupakan putri kedua Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Yenny berkecimpung di dunia politik dengan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa.

Ia sempat menjadi Sekretaris Jenderal di partai bernapaskan Islam itu. Namun, Yenny kemudian keluar dari PKB dan mendirikan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Dia juga yang menjadi Ketua Umum PKBIB, salah satu partai yang tak lolos verifikasi KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com