Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: "Kudeta Itu Ibarat Hantu"

Kompas.com - 25/03/2013, 06:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana aksi penggulingan pemerintahan (kudeta) pada hari ini, Senin (25/3/2013) dinilai tidak akan terealisasi. Tuntutan agar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lengser jabatannya pun diyakini hanya tuntutan dari kalangan "penggerak" demonstrasi yang tidak mewakili suara masyarakat Indonesia.

"Kudeta itu tidak ada, ibarat kayak hantu saja. Hari gini ada kudeta? Sepertinya tidak relevan bicara kudeta," ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far di Jakarta, Senin (25/3/2013).

Marwan mengatakan, kelompok masyarakat yang hendak melakukan unjuk rasa tidak bisa mengatasnamakan rakyat. Marwan bahkan menuding bahwa para aktivis yang turun melakukan aksi unjuk rasa hari ini hanyalah elite-elite penggerak demonstrasi.

Menurut Marwan, masyarakat saat ini tidak membutuhkan adanya kudeta. "Rakyat hanya butuh ketentraman dan kesejahteraan, beras murah, bawang murah, cabe murah," katanya.

Ia pun mengimbau bagi para aktivis yang hendak menggulingkan Presiden dan menuntut adanya pemerintahan transisi lebih baik ikut terlibat dalam proses demokrasi. Salah satunya mengikuti pemilu dengan masuk ke dalam partai politik.

"Mereka lebih baik masuk parpol biar ikut mewarnai perubahan. Mereka itu dulu banyak jadi pengurus parpol dan caleg juga, tapi partainya tidak lolos parliamentary treshold sehingga tidak jadi nyaleg," ucap Marwan.

Anggota Komisi V DPR ini pun menduga bisa jadi aksi unjuk rasa ini ditunggangi kelompok tertentu terkait Pemilu 2014. Oleh karena itu, Marwan mengimbau agar elemen masyarakat yang menginginkan perubahan, maka harus dilakukan dengan cara yang konstitusional.

"Jangan disamakan antara mainan politik dengan kudeta. Kudeta itu lazimnya dilakukan dan didukung oleh militer dan rakyat secara umum, tapi ini hanya teriakan orang-orang tertentu saja," imbuh Marwan.

Seperti diberitakan, MKRI tetap akan memulai aksi pada Senin (25/3/2013). MKRI akan melakukan aksi serentak di 25 provinsi. Untuk di Jakarta, aksi akan dilakukan di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, pukul 11.00 WIB.

Aksi Senin ini merupakan deklarasi gerakan MKRI yang dipimpin Ratna Sarumpaet. Tujuan mereka, yakni menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono sebelum Pemilu 2014 . Setelah itu, mereka akan membentuk pemerintahan transisi dengan menunjuk tokoh-tokoh tertentu untuk menjalankan pemerintahan sementara.

Selama transisi, mereka akan mengubah peraturan perundang-undangan hingga menyiapkan pemilu. Akhirnya, terbentuk pemerintahan baru. Setelah deklarasi Senin ini, mereka menyebut akan menyosialisasikan gerakan tersebut ke masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

    Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

    Nasional
    Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

    Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

    Nasional
    Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

    Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

    Nasional
    Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

    Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

    Nasional
    Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

    Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

    Nasional
    Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

    Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

    Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

    Nasional
    Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

    Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

    Nasional
    Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

    Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

    Nasional
    Sita Mobil Mercedes-Benz Terkait Kasus TPPU SYL, KPK: Kepemilikannya Dipindahtangankan

    Sita Mobil Mercedes-Benz Terkait Kasus TPPU SYL, KPK: Kepemilikannya Dipindahtangankan

    Nasional
    Prabowo Ajak Gibran Bertemu Presiden MBZ

    Prabowo Ajak Gibran Bertemu Presiden MBZ

    Nasional
    Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024

    Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024

    Nasional
    Buka Masa Sidang, DPR Janji Prioritaskan Penyelesaian 43 RUU Sebelum Masa Jabatan Berakhir

    Buka Masa Sidang, DPR Janji Prioritaskan Penyelesaian 43 RUU Sebelum Masa Jabatan Berakhir

    Nasional
    KPK Duga SYL Kasih Uang dan Barang untuk Pedangdut Nayunda Nabila

    KPK Duga SYL Kasih Uang dan Barang untuk Pedangdut Nayunda Nabila

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com