Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Presiden SBY kepada Prabowo Jelang Pilres 2014

Kompas.com - 11/03/2013, 19:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/3/2013), juga membicarakan masalah politik, terutama Pemilu Presiden 2014.

Prabowo mengaku bahwa Presiden sempat menyinggung rencana dirinya untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014 . "Beliau (SBY) katakan silakan terus turun ke rakyat dengan baik. Siapa yang nanti dapat mandat dari rakyat, itu yang menentukan dari atas (Tuhan)," kata Prabowo seusai bertemu Presiden.

Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam. Prabowo didampingi Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon. Adapun Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Selain membicarakan Pemilu 2014 , Prabowo mengaku juga membicarakan pemilu kepala daerah, khususnya pemilihan bupati/wali kota. Prabowo mengkritik sistem pemilu kepala daerah secara langsung yang dinilai terlalu mahal.

Dari pengalaman pengusungan kader Gerindra dalam pemilu bupati/wali kota selama ini, Prabowo menyebut banyak praktik jual beli suara. Kepada Presiden, Prabowo menyarankan agar pilkada di tingkat kabupaten/kota dikembalikan untuk dipilih DPRD. Hanya, proses pemilihan dilakukan secara terbuka.

"Anggota DPRD untuk memilih bupati dia harus berdiri. Jadi, rakyat akan lihat wakil saya memilih benar atau tidak. Kalau rahasia kemungkinan sogok-menyogok. Beliau katakan mari kita bahas bersama," pungkas Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com