Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Max Yakin Anas Urbaningrum Patuhi Pakta Integritas

Kompas.com - 22/02/2013, 21:42 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Max Sopacua menyakini Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan patuh terhadap substansi pakta integritas yang sudah ditandatangani setelah terseret kasus dugaan korupsi. KPK menetapkan Anas sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang, Jumat (22/2/2013) malam.

"Sebagai orang nomor satu di partai, dia (Anas) akan melakukan itu sebagai panutan," kata Max ketika dihubungi, Jumat (22/2/2013) malam.
Sebelumnya, Majelis Tinggi Partai Demokrat mewajibkan seluruh jajaran pengurus partai ini untuk menandatangani pakta integritas sebagai salah satu langkah penyelamatan partai. Anas menandatangani pakta integritas tersebut di Kantor DPP Partai Demokrat pada 14 Februari 2013 .

Salah satu substansi dari pakta integritas itu menyatakan, "bila ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam kasus korupsi, kader bersedia mengundurkan diri dari jabatan di Partai Demokrat dan siap menerima sanksi pemecatan dari Dewan Kehormatan partai".

Max mengatakan, tak ada lagi koridor selain pakta integritas untuk menyikapi penetapan tersangka Anas. Hanya saja, kata dia, pengunduran diri Anas tidak semudah pengunduran diri jabatan lain. Pasalnya, Anas yang memegang kendali partai.

"Semua orang tahu ini pucuk pimpinan. Meski diambil alih Majelis Tinggi partai, Pak Anas ini sebagai ketua umum. Kalau harus mundur, tentu harus berproses. Kalau otomatis mundur, siapa yang pegang partai? Harus disiapakan dulu plt (pejabat sementara). Jangan disamakan antara Anas dan Wakil Sekjen yang suatu saat bisa diganti," kata Max.

Ketika ditanya apakah partai akan memberikan bantuan hukum kepada Anas, Max mengatakan tentu partai akan menawarkan bantuan hukum yang dimiliki partai. Hanya saja, partai membebaskan Anas untuk menggunakannya atau tidak. "Ini, kan, persoalan lama. Demokrat tentu menyerahkan perkara ini kepada KPK. Jadi, kalau malam ini sudah ada keputusan, saya kira kami tidak perlu memberikan komentar panjang, kami serahkan kepada penegak hukum," katanya.

Baca juga:
Sekelumit Sosok Anas Urbaningrum
Masihkah Anas Siap Digantung di Monas?
Anas Urbaningrum Dicegah ke Luar Negeri
KPK Belum Tahan Anas Urbaningrum
Rekam Jejak Anas Urbaningrum di Skandal Hambalang

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com