JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah La Ode Ida menyesalkan penembakan delapan anggota TNI dan empat warga sipil di Papua. DPD pun meminta Presiden untuk segera menggelar dialog dengan para kelompok bersenjata agar persoalan Papua bisa segera selesai.
"Kami melihat ke belakang, sudah sering terjadi (penembakan). Setidaknya sudah ada 50 orang ditembak hingga tewas tahun lalu. Problemnya adalah kenapa tidak diselesaikan? Ini pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah," ujar La Ode Ida, dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
La Ode menuturkan, DPD sempat membentuk panitia khusus (pansus) Papua yang menghasilnya rekomendasi perlunya dialog khusus antara Jakarta-Papua. "Sudah kami sampaikan bahwa pemerintah perlu berdialog. Tapi rekomendasi ini selalu diabaikan. Aceh selesai dengan dialog, kenapa Papua tidak? Ini diskriminasi. Cobalah pemerintah ajak mereka berdiskusi," ucapnya.
Selain itu, La Ode menyoroti soal pelaksanaan operasi militer di Papua yang semakin menunjukkan adanya tingkat bahaya di tanah Papua. Hal ini bisa berdampak psikologis pada masyarakat Papua yang harus terus hidup dalam ketakutan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie mengatakan, kasus penembakan ini hanyalah masalah permukaan yang terjadi di Papua. Jimmy menuturkan, warga Papua hingga kini masih belum merasakan kemerdekaan.
"Masyarakat sipil ditendang keluar dari wilayahnya. Digusur sampai tiga kali tapi kami sabar. Tapi kalau sudah empat kali digusur, ini keterlaluan," tukas Jimmy.
Jimmy juga mengkritisi sikap pemerintah yang kerap menyalahkan Operasi Papua Merdeka (OPM) sebagai dalang dari penembakan. Menurutnya, kekuatan OPM tidak sebanyak Gerakan Aceh Merdeka yang belasan ribu. "OPM hanya paling 1.000, dan setiap tahun ada berita anggota OPM menyerahkan diri. Jadi tinggal berapa sih yang tinggal di gunung?" imbuh Jimmy.
Menurut Jimmy, semua orang Papua ingin merdeka tapi tidak harus keluar dari NKRI. "Semua orang Papua itu mau merdeka. Tapi apakah merdeka dalam pengertian self state terpisah dari NKRI? Tidak semua," ucapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.