Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Papua Itu Sebenarnya Mau Diapain?

Kompas.com - 22/02/2013, 12:06 WIB
Edna C Pattisina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Masalah di Papua bukan sebatas hanya kekerasan dan masalah keamanan. Akar masalah ada di ekonomi di mana dana otonomi khusus dikorupsi oleh elit pusat dan daerah.

Kementerian dan Lembaga juga tidak sepenuh hati bekerja dan hanya berbasa-basi dengan proyek ini dan itu tanpa menjadi solusi. "Ini Papua mau diapain? Itu political will Presiden," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, Jumat (22/2/2013).

Kebijakan itu kemudian diturunkan dalam bentuk yang jelas dan terukur. Dengan demikian tidak tersegmentasi seperti sekarang.

"Siapa lakukan apa, siapa koordinir, siapa otorisasi, jadi jelas dan terukur siapa yang tanggung jawab," kata Tubagus.

Ia mengatakan, dalam kasus kelompok bersenjata, intelijen sebenarnya sudah memberikan informasi. Namun, tidak jelas, dari informasi itu langkah apa yang akan dilakukan.

"Aparat sudah tahu, lokasi, kekuatan, bahkan sudah komunikasi langsung dengan kelompok bersenjata," kata Hasanuddin. Namun, dari informasi yang diolah itu tidak dibuat kebijakan. "Apa mau disergap, apa mau nego. Tidak ada perintah apa pun," tandas Hasanuddin.

Hal ini terjadi dengan kelompok yang kemarin menyerang Bandara Sinak. Beberapa waktu lalu, pernah ada komunikasi langsung dan pimpinan kelompok bersenjata bersedia negosiasi. Mereka mensyaratkan rumah tradisional dan pembentukan kabupaten Trikora. Sayangnya, permintaan ini tidak mendapat tanggapan, baik menerima, menolak, atau dibahas lebih jauh. "Kita maunya apa, tidak jelas," katanya kecewa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com