Puan Maharani: Dana Pensiun itu Penghargaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Puan Maharani menilai dana pensiun merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada para anggota dewan untuk masa baktinya selama wakil rakyat. Namun, ia mendukung jika besaran dana pensiun itu diberikan sesuai kinerja anggota dewan yang bersangkutan.

"Itu (dana pensiun) penghargaan kepada kami untuk melihat rekam jejak anggota DPR. Saya tidak mau berpolemik soal besar kecilnya, (tapi) itu diberikan pasti ada," ujar Puan, di Jakarta, Jumat (22/2/2013). Dia mengatakan mengukur kinerja anggota DPR tidak bisa disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS), karena anggota dewan memiliki tugas lain di luar DPR.

Karenanya, menurut Puan tidak elok mempertanyakan dasar kinerja anggota dewan hanya berdasarkan relatif lebih singkatnya masa bakti anggota DPR dibandingkan PNS. "Apa pun tugas legislatif adalah untuk bangsa dan demokrasi, tidak bisa disamakan dengan jangka waktu PNS," kata Puan. 

Selain itu, Puan juga menuturkan bahwa dana pensiun ini sudah ada dan diatur dalam Undang-undang (UU) sejak dulu. Sehingga, mau tidak mau dana pensiun memang sudah sewajarnya diberikan kepada anggota DPR.

Tapi, Puan menyadari bahwa adanya tunjangan dana pensiun bagi para wakil rakyat dirasa tidak adil bagi sebagian masyarakat. "Kami sadari kalau anggota DPR disebut memiliki fasilitas yang sudah mencukupi, makanya kami lihat lebih baik disesuaikan dengan kinerja pada hari-hari ini," ucap Puan.

Sebelumnya, Anggota DPR mendapat fasilitas tambahan berupa dana pensiun, selain gaji dan tunjangan yang nilainya mencapai Rp 60 juta. Dana pensiun ini diberikan kepada anggota DPR dengan nilai yang berbeda-beda tergantung rentang waktu anggota tersebut menjadi wakil rakyat.

Dana pensiun bagi anggota dewan itu diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Selain itu, uang pensiun juga diberikan kepada anggota dewan yang diganti atau mundur sebelum masa jabatannya habis, sesuai UU MPR DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Uang pensiun bagi anggota DPR berjumlah 6-75 persen dari gaji pokok yang diterimanya selama aktif menjadi anggota DPR. Besaran uang pensiun ini didasarkan pada lamanya masa jabatan seorang anggota DPR.

Sementara besaran gaji pokok anggota DPR juga bervariasi, dengan nilai minimal Rp 4,2 juta. Semakin lama dia menjabat, maka gaji pokok anggota dewan akan semakin meningkat.

Selain gaji pokok itu, anggota DPR selama ini juga mendapat sejumlah tunjangan yang nilainya melebihi gaji pokok. Rinciannya yakni tunjangan istri minimal Rp 420 ribu (10 persen dari gaji pokok), tunjangan anak (2 anak dan tiap anak dapat 2 persen dari gaji pokok) minimal Rp 168 ribu, uang sidang/paket Rp 2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras (untuk 4 orang, masing-masing dapat 10 kilogram) Rp 198 ribu, dan tunjangan PPH Pasal 21 minimal Rp 1,729 juta.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Dana Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR