Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulil: Saat Ini Hanya Ada Kubu SBY

Kompas.com - 15/02/2013, 17:18 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, tidak ada dua kubu di Partai Demokrat seperti yang dibicarakan banyak pihak. Demokrat hanya memiliki kubu Susilo Bambang Yudhoyono setelah seluruh pengurus menandatangani pakta integritas.

"Mereka meneken pakta integritas. Artinya, menurut saya, saat ini Demokrat hanya ada satu kubu, kubu SBY," ujarnya seusai diskusi "Pemulihan Partai Demokrat" di Jakarta, Jumat (15/2/2013).

Ulil mengatakan, sebanyak 33 DPD, DPC, maupun anggota fraksi sudah menandatangani pakta integritas. Hal itu menunjukkan, semua pihak sudah tunduk pada otoritas Majelis Tinggi. Ketua Umum Anas Urbaningrum pun menandatangani pakta integritas Demokrat, Kamis (14/2/2013).

"Menurut saya, rumor yang menyangkut Mas Anas tidak mau menandatangani itu selesai. Saya kira Mas Anas sekarang mengikuti proses yang sekarang sudah diletakkan. Mungkin ada keengganan sedikit, itu biasa," ujarnya. Ulil mengatakan, pada dasarnya Anas tunduk pada keputusan partai.

Untuk itu, kata Ulil, saat ini merupakan momen yang tepat untuk mencari sosok baru yang mendampingi Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Artinya, semua pihak sudah loyal pada SBY. Menurut saya, momen itu harus dipakai SBY untuk memunculkan figur baru karena sudah tidak ada kemungkinan untuk dilawan," kata Ulil.

Anggapan mengenai adanya dua kubu dalam Partai Demokrat semakin terlihat setelah SBY mengambil alih kendali partai dan mengambil wewenang upaya penyelamatan partai. Dalam delapan solusi penyelamatan partai oleh SBY, ia meminta Anas untuk fokus pada dugaan masalah hukum di KPK. Langkah penyelamatan itu pun menanggapi hasil survei SMRC yang menyatakan elektabilitas Partai Demokrat sebesar 8,3 persen.

Berita terkait dapat dilihat dalam topik "Krisis Demokrat".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com