Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Akan Serahkan Audit Impor Daging Sapi ke DPR

Kompas.com - 12/02/2013, 23:09 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengakui, lembaganya tengah melakukan audit terhadap pelaksanaan impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan lembaga lainnya. Dalam waktu dekat, hasil audit tersebut segera disampaikan kepada pimpinan DPR.

"BPK memang masih mengauditnya. Saya belum berani bicara apapun kalau belum disampaikan kepada DPR," kata Hadi kepada Kompas, Selasa (12/2/2013) di Jakarta.

Ditanya tentang adanya penyimpangan impor daging sapi dengan modus pemalsuan dokumen dan isi peti kemas yang sebenarnya, Hadi hanya tertawa. "Jangan pancing-pancing ya," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan BPK tengah memeriksa kasus impor daging tahun 2010 lalu. Data menyebutkan, impor jeroan daging sapi dengan kode harmonisasi 0206 seperti lidah dan hati sapi serta daging dari jenis lembu, untuk empat perusahaan yang tercatat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencapai 30.993 ton. Namun, data yang tercatat di Badan Karantina Pertanian hanya 7.841 ton. Ada selisih 23.152 ton.

Hadi juga mengaku belum tahu mengenai sidang badan anggota BPK pada Rabu (13/2/2013) di gedung BPK, yang akan membahas mengenai finalisasi hasil audit BPK tentang impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan lembaga lainnya.

Dari informasi yang ditelusuri, audit impor daging sapi di BPK ditangani langsung oleh anggota BPK, Ali Masykur Musa sebagai koordinator audit. Audit terhadap pelaksanaan impor daging sapi tahun 2010 itu sebenarnya sudah diperiksa sejak tahun 2011, tetapi hingga kini belum diselesaikan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com