Amir: Pakta Integritas Hanya Ada di Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai keputusan Majelis Tinggi Demokrat terkait pakta integritas merupakan langkah yang besar untuk perbaikan internal. Menurut Amir, hanya Demokrat yang melakukan hal itu.

"Saya merasa ini adalah langkah besar karena satu-satunya partai yang menerapkan adanya pakta integritas. Kader utama wajib melaporkan kekayaan dan NPWP. Itu satu-satunya Demokrat," kata Amir di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2013).

Sebelumnya, dalam pertemuan Majelis Tinggi dan Ketua DPD di Cikeas, Bogor, Minggu malam, dihadapan wartawan dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono, mereka yang hadir menandatangani pakta integritas. Ada 10 poin dalam pakta integritas. Salah satu poin menyatakan, ketika ditetapkan sebagai tersangka, kader bersedia mengundurkan diri dari jabatan di partai dan siap memerima sanksi pemecatan dari Dewan Kehormatan partai.

Adapula substansi bagi kader yang menjabat di eksekutif atau legislatif untuk tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan APBN dan APBD. Kader juga diminta menyerahkan data kekayaan serta NPWP kepada Dewan Kehormatan.

Anas Urbaningrum sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat tak hadir dengan alasan sakit. Dengan demikian, dia belum menandatangani pakta integritas itu. Amir yakin Anas akan menandatangani nantinya.

Ketua Fraksi Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pakta integritas itu akan diteruskan kepada seluruh anggota Fraksi Demokrat di DPR. Menurut dia, tak ada satu pun politisi Demokrat yang keberatan atas pakta integritas.

Nurhayati mengapresiasi keputusan Majelis Tinggi tersebut. Menurut dia, langkah itu sejalan dengan sikap Demokrat dalam pemberantasan korupsi. "SBY sudah buktikan itu. Siapa saja tidak kebal hukum. Artinya Demokrat masih fokus pada pemberantasan korupsi," ucap dia.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Kemelut Demokrat