Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Isyaratkan Anas Mundur dari Demokrat

Kompas.com - 09/02/2013, 03:26 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang menonaktifkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dinilai sebagai upaya untuk melengserkan Anas. Pernyataan "nonaktif" itu dinilai hanya ungkapan halus untuk meminta Anas mundur dari jajaran partai.

"Sikap SBY jelas menginginkan Anas lengser. Permintaannya agar Anas fokus pada masalah korupsi yang sedang dihadapi merupakan sinyal bahwa ia menginginkan Anas mundur. Dengan demikian, secara otomatis Anas akan berhenti dari posisi Ketua Umum," ujar pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto, saat dihubungi pada Sabtu (9/2/2013).

Dalam pidatonya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013) malam, SBY mengatakan memberi kesempatan kepada Anas untuk memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum kepada Anas.

Anas telah lama dikabarkan terlibat kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Dugaan keterlibatan Anas muncul dari mulut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Belakangan nama Anas kembali disebut-sebut telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus penerimaan gratifikasi saat dia masih menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Toto menilai pernyataan SBY yang menonaktifkan Anas dianggap aneh sebab KPK sendiri belum mengumumkan pada publik soal status Anas. Menurut Toto, SBY hanya ingin mengembalikan kepercayaan publik yang sudah mengecap Anas terlibat kasus korupsi. SBY tak ingin Demokrat dinilai sebagai partai korup karena Anas masih menduduki jabatan Ketua Umum. SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu meyakini mundurnya Anas dapat meningkatkan elektabilitas partai yang sedang terpuruk.

"SBY yakin bahwa jika Anas tetap dibiarkan duduk manis di kursi Ketua Umum, partai akan semakin terpuruk. Publik akan melihat partai ini dipenuhi dan dipimpin tokoh yang terkait kasus korupsi," kata Toto.

Berdasarkan beberapa hasil survei menjelang Pemilu 2014, elektabilitas Partai Demokrat memang terus merosot setelah sejumlah politikus di dalamnya tersandung kasus korupsi. Selain Nazaruddin, Angelina Sondakh dan Hartati Murdaya juga telah divonis karena kasus korupsi. Adapun Andi Alfian Mallarangeng masih menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com