E-KTP dan Registrasi Penduduk

Razali Ritonga

Di tengah karut-marut penyelesaian kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, pemerintah berencana membuat basis data kependudukan.

E-KTP memang memuat sejumlah karakteristik kependudukan secara lengkap. Mulai dari tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, pekerjaan, hingga alamat rumah. Dengan demikian, basis data e-KTP memang dapat mengisi kekurangan data kependudukan di Tanah Air. Namun, dari sisi kelengkapan persyaratan data kependudukan, basis data e-KTP belum lengkap karena hanya mencakup penduduk usia 17 tahun ke atas.

Basis data kependudukan yang lengkap mensyaratkan cakupan seluruh penduduk dan memuat dinamika penduduk minimal pada tiga aspek penting: kelahiran, kematian, dan perpindahan. Maka agar layak menjadi data kependudukan, pemerintah dapat memperluas cakupan e-KTP dengan registrasi penduduk.

Sungguh ironis, setelah 67 tahun merdeka, Indonesia hingga kini belum memiliki data kependudukan lengkap dan akurat. Padahal, pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Sasaran meleset

Ketidaklengkapan data kependudukan membuat perencanaan pembangunan umumnya bersandarkan pada hasil sensus dan survei. Padahal, data sensus dan survei lemah, terutama dalam dimensi waktu. Terjadi perbedaan antara data dikumpulkan dan data digunakan. Maka, kurang efektifnya pembangunan selama ini boleh jadi akibat lemahnya perencanaan karena datanya tidak tepat waktu (timeliness).

Secara faktual, minimnya data kependudukan terjadi di banyak negara berkembang. Fakta ini mengemuka dalam pertemuan tingkat tinggi untuk membahas registrasi penduduk yang diadakan di Bangkok, Thailand, 11-12 Desember 2012, dihadiri delegasi dari 48 negara Asia Pasifik (termasuk Indonesia).

Terungkap dalam pertemuan itu bahwa absennya registrasi penduduk menjadi faktor kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan pembangunan suatu negara. Data yang tidak aktual membuat program meleset dari sasaran. Pembangunan juga jadi kurang efisien karena setiap kali merencanakan program, pemerintah harus mendata dulu.

Kurang tepatnya sasaran pembangunan telah berdampak pada munculnya sejumlah konflik pada sebagian penduduk yang terpinggirkan.