Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kader PKS: Kasus Luthfi adalah Bencana Besar Keempat PKS

Kompas.com - 01/02/2013, 18:38 WIB
Kontributor Surabaya, Achmad Faizal

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com — Penetapan Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka dugaan suap impor daging sapi, disebut sebagai musibah besar keempat bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Para kader di daerah berharap kasus ini berakhir sama seperti tiga kasus besar sebelumnya.

"Kami harap tak terbukti seperti tiga kasus besar lainnya," kata Ketua DPW PKS Jatim Hamy Wahjunianto, Jumat (1/2/2013). Tiga bencana yang mendahului kasus ini, sebut Hamy, diawali kasus penangkapan Suripto. Tak terbukti, petinggi PKS tersebut dibebaskan tak lama setelah penangkapan.

Kasus kedua, sebut Hamy, adalah kriminalisasi terhadap Misbakhun, mantan anggota DPR dari PKS. Sempat dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman penjara, Misbakhun kemudian dinyatakan bebas murni di tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Bencana ketiga, lanjut Hamy, adalah kasus yang melibatkan Anis Matta, yang kini menggantikan Luthfi sebagai Presiden PKS. Anis sempat santer disebut-sebut sebagai salah satu pelaku korupsi di Badan Anggaran DPR. Sampai saat ini perkara tersebut adem ayem.

Hamy masih melihat sosok Luthfi sebagai kader berintegritas moral tinggi. Luthfi ditetapkan menjadi tersangka dugaan menerima suap dari PT Indoguna Utama, terkait kebijakan impor daging, Kamis (31/1/2013). Petang harinya, Luthfi langsung menyatakan mundur dari jabatan Presiden PKS.

Penetapan Luthfi sebagai tersangka perkara ini didahului dengan operasi KPK, Rabu (30/1/2013), yang menangkap tangan dugaan transaksi suap. Salah satu yang tertangkap tangan di Hotel Le Meriden, Jakarta, disebut sebagai orang dekat Luthfi.

Dari penangkapan tersebut, kasus dikembangkan sampai ke Luthfi, yang langsung ditangkap keesokan harinya. Selain Luthfi dan kawannya, dua orang dari PT Indoguna juga ditangkap KPK. Uang Rp 1 miliar, yang menjadi bukti dugaan penerimaan suap, diduga bagian dari "jatah" alokasi Rp 40 miliar untuk memuluskan impor 5 ton daging.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik SKANDAL SUAP IMPOR DAGING SAPI

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com