Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Presiden PKS, Anis Matta Mundur dari DPR

Kompas.com - 01/02/2013, 16:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anis Matta akhirnya terpilih sebagai Presiden baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi. Setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, Anis Matta menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR.

"Saya ajukan pengunduran diri saya sebagai Wakil Ketua DPR, dan juga undur diri dari keanggotan saya di DPR," ujar Anis, Jumat (1/2/2013) dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jakarta.

Anis menjelaskan, pengunduran dirinya itu karena menyadari ada tugas berat yang harus diembannya. "Saya sadar akan lakukan tugas besar, maka di dalam proses ini saya tidak ingin terganggu sehingga tugas saya tidak tercapai," kata Anis yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS ini.

Pemilihan Anis Matta sebagai Presiden PKS ditetapkan dalam forum Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Anis Matta dipilih setelah Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq mengundurkan diri karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging. Luthfi pun kemudian mengundurkan diri. PKS kemudian menerima pengunduran diri yang disampaikan dalam bentuk lisan dan tertulis. Para petinggi PKS kemudian berkumpul untuk melakukan rapat di rumah Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin untuk membahas pengganti Luthfi. Diskusi tersebut berlangsung alot hingga dilanjutkan lagi pada Jumat ini hingga akhir shalat Jumat terpilihlah Anis Matta sebagai presiden yang baru.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Nasional
    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com