Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Baru PKS Akan Mundur dari DPR

Kompas.com - 01/02/2013, 13:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comPresiden baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan diumumkan pada Jumat (1/2/2013) siang ini. Kandidat terkuat mengerucut pada dua nama, yaitu Hidayat Nur Wahid dan Anis Matta. Jika satu di antara dua nama itu terpilih, maka orang itu dipastikan tidak akan merangkap jabatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jumat siang ini.

"Yang jelas di PKS tidak ada tradisi rangkap jabatan. Kalau Pak Hidayat atau Pak Anis nanti diputuskan jadi presiden partai, saya yakin prinsipnya tidak akan rangkap," katanya.

Saat ini, Hidayat masih tercatat sebagai Anggota Komisi VIII DPR sekaligus Ketua Fraksi PKS di DPR. Sementara Anis Matta merupakan Wakil Ketua DPR. Jika terpilih menjadi presiden baru, salah satunya dipastikan mundur dari DPR.

Hidayat dan Anis merupakan dua dari tujuh nama yang diajukan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Di antara keduanya, nama Anis Matta yang menguat untuk akhirnya dipilih sebagai Presiden PKS. Hal ini karena Hidayat memastikan mantan-mantan Presiden PKS tidak akan mungkin kembali menjabat posisi serupa di PKS.

"Zaman dulu Presiden Soeharto bilang, 'Yang bisa menjadi presiden hanya yang punya pengalaman jadi presiden'. Di PKS, kalaupun presiden diganti, mantan-mantan Presiden PKS tidak akan dicalonkan lagi. Kami ingin kader yang baru karena kaderisasi PKD tidak mati, kami punya banyak stok pemimpin," ujar Hidayat.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com