Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tak Anti Caleg Artis

Kompas.com - 29/01/2013, 17:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tidak akan membeda-bedakan latar belakang calon legislatif yang akan diusungnya. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, partainya tidak membatasi caleg artis yang akan direkrut selama dinilai memiliki kapabilitas yang mumpuni.

"Kami perlakukan semua orang sama yang penting pintar, berintegritas, dekat dengan rakyat bukan karena latar belakang dia artis atau pengusaha," ujar Ramadhan, Selasa (29/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sementara, Ketua DPP Partai Demokrat bidang Komunikasi Politik I Gede Pasek Suardika mengatakan, partainya menghargai setiap profesi yang ada. Kapasitas dan kapabilitas menjadi elemen penting dalam menentukan caleg. "Selain itu, juga dilihat apakah di dapilnya, caleg itu memiliki elektabilitas bagus atau tidak. Kami tidak memungkiri dari profesi mana pun. Demokrat tidak mengkultuskan profesi apa pun karena ini bisa jadi bumerang," ucap Pasek.

Caleg dari kalangan artis diakui Pasek memang memiliki faktor popularitas yang berkaitan erat pada faktor elektabilitas. Caleg artis pun bisa berperan dalam DPR utamanya di bidang seni. Kasus yang menimpa politisi PAN Wanda Hamidah dan sejumlah artis yang terjaring Badan Narkotika Nasional (BNN), menurutnya, sudah diantisipasi Partai Demokrat agar tidak terjadi di partainya. Partai Demokrat berpatokan pada Undang-undang Pemilu.

"Saya kira sudah ada di Undang-undang Pemilu, tes kesehatan itu diterjemahkan lebih luas dia sehat rohani dan jasmani termasuk kan di dalamnya tes urine dan tes darah untuk menyatakan bebas narkoba," kata Ketua Komisi III DPR ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

    Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

    Nasional
    Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

    Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

    Nasional
    Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

    Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

    Nasional
    Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

    Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

    Nasional
    Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

    Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

    Nasional
    Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

    Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

    Nasional
    Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

    Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

    Nasional
    Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

    Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

    Nasional
    Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

    Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

    Nasional
    Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

    Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

    Nasional
    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

    Nasional
    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Nasional
    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Nasional
    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com