Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Sambut Baik Hasil Seleksi Calon Hakim Agung

Kompas.com - 23/01/2013, 19:45 WIB
Susana Rita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Komisi Yudisial menyambut baik delapan calon hakim agung yang dipilih Komisi III DPR. Nama-nama tersebut sudah merupakan pilihan terbaik dari 24 calon.

"Diharapkan ke-8 calon yang diloloskan segera dapat diproses dan disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim agung. Karena MA sudah sangat membutuhkan tambahan hakim agung," kata Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh, Rabu (23/1/2013).

DPR telah memilih delapan dari 24 calon hakim agung yang diusulkan KY. Mereka adalah Desnayeti (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Padang), Mayjen Burhan Dahlan (Kepala Pengadilan Militer Tinggi Utama 2), I Gusti Agung Sumanatha (Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung), Margono (hakim tinggi PT Makassar), Hamdi (hakim tinggi PT Yogyakarta), M Syarifuddin (Kepala Badan Pengawas MA), Irfan Fachruddin (hakim tinggi PT Tata Usahha Negara Jakarta), dan Yakup Ginting (hakim tinggi PT Jambi).

Secara terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengungkapkan, pihaknya menerima apapun dan siapapun pilihan Komisi III DPR. Ia mengakui saat ini MA memang sangat membutuhkan tambahan hakim agung mengingat hakim agung ada sekarang hanya berjumlah 43 orang. UU MA memperbolehkan MA memiliki hakim agung hingga 60 orang.

Beberapa hakim agung memang memasuki usia pensiun beberapa bulan belakangan, di antaranya Djoko Sarwoko yang merangkap Juru Bicara MA (pensiun pada 1 Januari), Rehngena Purba (pensiun 1 Desember), dan Abdul Kaddir Mappong yang juga Wakil Ketua MA Bidang Yudisial (akan pensiun pada 1 Februari).

Jumlah hakim agung saat ini termasuk sangat sedikit jika dibandingkan jumlah perkara yang masuk ke MA yang mencapai 13.000-an.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com