Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Rekening Anak Diblokir, Andi Mallarangeng Terbata-bata

Kompas.com - 10/01/2013, 19:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng akhirnya kembali tampil ke publik pada Kamis (10/1/2013) sore ini setelah pengunduran dirinya sebagai menteri pada awal bulan Desember lalu. Kali ini, Andi tampil dalam jumpa pers di kantor Freedom Institute didampingi adiknya, Rizal Mallarangeng, dan dua orang kuasa hukum.

Di dalam jumpa pers itu, raut wajah Andi sama seperti terakhir kali membacakan pidato pengunduran dirinya di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Andi tampak selalu berusaha tersenyum lebar setiap kali berucap kesiapannya menghadapi proses hukum ke depan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Namun, senyum lebar politisi Demokrat itu sirna ketika Andi menceritakan soal rekening BCA milik anaknya, Gemilang Zul Mallarangeng, yang diblokir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sebagai orangtua tentu sedih, kemarin anak saya rekeningnya diblokir," ujar Andi.

Andi mengaku, tidak masalah jika yang diblokir adalah rekening dirinya dan sang istri. Akan tetapi, dia tak terima rekening Gilang, panggilan Gemilang, yang hanya berisikan Rp 16 juta, diblokir. Andi yakin di dalam rekening anaknya itu sama sekali tidak ada transaksi mencurigakan, dan setiap transaksi yang dilakukan Gilang bisa dipertanggungjawabkan.

"Anak saya, 22 tahun. Rekening isinya hanya Rp 16 juta. Itu hasil dari gaji oleh perusahaan swasta. Hasil jerih payahnya, tidak ada yang mencurigakan dari anak saya," ujar Andi terbata-bata.

Menghela napas sebentar, Andi yang ketika itu mengenakan batik coklat lengan panjang pun menuturkan keberatannya atas tindakan yang dilakukan KPK. "Apa perlu seperti ini? Tentu dia sedih. Saya pun sedih. Rasanya KPK harusnya bisa obyektif dalam bekerja, tidak main blokir semua, kecuali ada indikasi," imbuh Andi.

Oleh karena itu, ia menuturkan pihak keluarga juga sudah menyiapkan tim kuasa hukum untuk menyatakan keberatan kepada KPK. Kuasa hukum Andi, Ifdhal Kasim, menilai tindakan yang dilakukan KPK sudah melampaui kewenangannya.

"Ini sudah abuse of power. Kami, kuasa hukum tersangka, akan ajukan keberatan terhadap pemblokiran, khususnya atas ama Gilang Mallarangeng karena menurut kami tidak punya relevansi. Kalau terus dilakukan akan melanggar hak-hak personal," ucap Ifdhal.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com