Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III: PPATK Terlalu "Genit"

Kompas.com - 03/01/2013, 10:48 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta tidak banyak mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif dalam agenda pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang dapat merusak institusi lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat.

"PPATK belakangan memang terlalu genit, mengumbar pernyataan untuk menyerang DPR," kata Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika ketika dihubungi, Kamis (3/1/2012).

Hal itu dikatakan Pasek menyikapi rilis PPATK bahwa ada 20 anggota Badan Anggaran DPR yang terindikasi korupsi. Hal itu diketahui berdasarkan hasil analisis PPATK. Dari jumlah itu, baru beberapa orang yang diproses hukum.

Pasek mengatakan, rilis itu sudah berkali-kali diungkap PPATK. Dia menuding para pimpinan PPATK tengah mencari popularitas dengan terus menyerang DPR. Pasalnya, kata dia, saat ini orang bakal cepat populer dengan menyerang DPR.

"Ini tidak sehat. Kita (Komisi III) sebagai mitra PPATK capek mengingatkan. Kalau ingin bantu penegakan hukum, bawa saja (hasil penelusuran) ke penegak hukum," kata politisi Partai Demokrat itu.

Pasek mendesak agar tiga institusi penegak hukum yang menerima laporan hasil analisis (LHA) PPATK, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan kejaksaan untuk menuntaskan semua laporan PPATK. Dengan demikian, dapat dipastikan benar tidaknya indikasi korupsi tersebut.

Bahkan, Pasek menantang PPATK untuk mengungkap secara terbuka siapa saja politisi yang dimaksud. Jika tidak, kata dia, semua anggota DPR yang tidak terlibat dirugikan. "Umumkan siapa-siapa orangnya, biar clear," pungkas Pasek.

Ikuti berita-berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Rekening Gendut DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

    Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

    SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

    Nasional
    PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

    PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

    Nasional
    Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

    Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

    Nasional
    Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

    Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

    Nasional
    162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

    162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

    Nasional
    34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

    34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

    Nasional
    KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

    KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

    TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

    Nasional
    Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

    Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

    Nasional
    PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

    PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

    Nasional
    Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

    Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

    Nasional
    Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

    Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

    Nasional
    Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

    Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

    Nasional
    Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

    Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com