Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Perlu Tuntas Berantas Korupsi

Kompas.com - 02/01/2013, 14:47 WIB
Christoporus Wahyu Haryo P

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun 2013 diprediksi menjadi tahun yang sulit bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan yang dihadapi tidak hanya meningkatkan soliditas dan kinerja kabinet, tetapi juga bagaimana Presiden mengantisipasi korupsi politik yang diprediksi bakal mencapai puncaknya pada tahun ini.

"Tidak bisa tidak, tahun 2013 ini Presiden juga harus all out (tuntas) dalam pemberantasan korupsi. Lebih baik Presiden tidak ragu dalam membersihkan dan membuka orang-orang di partainya dan di kementerian yang terindikasi korup," kata Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, Selasa (1/1/2012).

Persoalan soliditas dan kinerja kabinet akan menjadi persoalan sulit karena tahun ini diprediksi menjadi muara konflik kepentingan di kabinet. Kementerian yang berada dalam penguasaan partai cenderung bekerja dalam orientasi kepentingan partai untuk memenangi Pemilu 2014, apalagi tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk mengeruk sumber daya di pemerintahan untuk persiapan pemilu.

Langkah Presiden, menurut Yudi, bakal makin berat karena korupsi yang menjerat sejumlah kader partainya dalam kasus wisma atlet dan Hambalang. Belum lagi kegaduhan yang mungkin timbul akibat kasus Bank Century yang tidak kunjung tuntas. Tahun 2013 menjadi fase yang sangat kritis dalam transisi demokrasi di Indonesia.

"Saatnya semua harus bebenah. DPR juga harus memelihara kehormatannya dengan bekerja benar-benar merepresentasikan untuk kepentingan rakyat. Jangan justru mereka sendiri yang mengubur demokrasi," katanya.

Terkait dengan upaya membenahi kinerja pemerintahan, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha secara terpisah mengatakan, konsolidasi kabinet menjadi fokus perhatian di awal tahun. Dalam tiga bulan pertama 2013, kementerian yang kinerjanya belum memenuhi target harus melakukan pembenahan untuk mengatasi kekurangan.

"Sejauh ini, masih ada toleransi bagi kementerian atau lembaga untuk melakukan perbaikan hingga tiga bulan ke depan. Kalau dipandang perlu dilakukan reshuffle, tentu Presiden dengan pertimbangan tertentu akan mengambil keputusan," katanya.

Menurut Julian, Presiden memahami betul, tahun 2013 merupakan tahun politik. Beberapa kali Presiden mengingatkan menteri untuk bekerja all out memprioritaskan kepentingan rakyat. Menteri yang lebih mementingkan partai dipersilakan mundur dari kabinet.

Terkait jabatan Menpora yang lowong, Julian menyatakan, Presiden dalam waktu dekat akan mengumumkan pengganti Andi Mallarangeng. "Proses seleksi sedang dijalankan dan Presiden tentu memiliki pertimbangan sendiri," kata Julian. (WHY)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Nasional
    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Nasional
    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Nasional
    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Nasional
    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Nasional
    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

    Nasional
    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

    Nasional
    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Nasional
    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com