Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Natal, 6.491 Napi Dapat Remisi

Kompas.com - 25/12/2012, 17:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 118 narapidana di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia mendapat remisi khusus langsung bebas yang akan diserahkan simbolis pada Natal, Selasa (25/12/2012).

"Total 6.491 narapidana mendapat remisi khusus Natal, dengan rincian 6.373 orang mendapat remisi khusus I dan 118 lainnya bebas," kata Kepala Seksi Peliputan Infokom Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ika Yusanti saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Dari 6.373 narapidana yang memperoleh remisi khusus I pengurangan masa tahanan, sebanyak 1.460 orang mendapat remisi 15 hari, 3.898 orang mendapat remisi satu bulan, 765 orang mendapat remisi satu bulan 15 hari, dan 250 orang lainnya mendapat remisi dua bulan.

Remisi ini secara simbolis akan diserahkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sihabudin di Lapas Kelas 1 Medan, Sumatera Utara, pada Selasa pukul 09.00 WIB.

Kementerian Hukum dan HAM berharap, remisi ini dapat memberikan motivasi kepada narapidana untuk berperilaku baik. Pemberian remisi ini juga diharapkan dapat mengurangi dampak kelebihan kapasitas di lapas dan rutan.

Saat ini, jumlah penghuni lapas dan rutan seluruh Indonesia berjumlah 152.071 orang yang terdiri dari 103.339 narapidana dan 48.732 tahanan.

Namun, jumlah kapasitas lapas dan rutan saat ini 102.466 sehingga kelebihan kapasitas mencapai 148 persen.

Dari 33 wilayah Kementerian Hukum dan HAM, hanya delapan wilayah yang tidak kelebihan kapasitas. Wilayah itu Yogyakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com