Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rhoma Irama Anggap Enteng Jabatan Presiden

Kompas.com - 18/12/2012, 16:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Deklarasi Rhoma Irama yang menyatakan diri siap menjadi calon presiden memang sempat mengundang kontroversi beberapa waktu lalu. Rhoma pun dipandang terlalu menganggap enteng posisi menjadi presiden. Hal ini diungkapkan wartawan senior harian Kompas, Budiarto Shambazy, Selasa (18/12/2012), dalam diskusi Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) di Hotel Four Seasons, Jakarta.

"Rhoma Irama muncul menjadi capres ini terbilang nekat. Ini menunjukkan bahwa jadi capres sekarang terlihat mudah. Padahal, Soekarno dan Soeharto saja sempat menolak menjadi presiden," ujar Budiarto.

Jurnalis yang kerap menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mengulang kembali bagaimana proses jatuh bangunnya pemerintahan di era Soekarno. Dalam masa pemerintahannya, Soekarno harus banting tulang selama tujuh tahun menyebarkan paham ke-Indonesia-an. Sementara Soeharto sempat mempertanyakan diri apakah ia mampu memimpin bangsa ini atau tidak.

"Memimpin Indonesia ini bukan sembarangan. Sekarang kita malah dikejutkan dengan kesatria bergitar yang dengan enteng bilang saya mampu jadi presiden. Ini sungsang," kata Budiarto.

Ia mengaku tidak meremehkan Rhoma lantaran si "Raja Dangdut" itu memang memiliki basis massa yang mendukung pencalonannya menjadi presiden. Pencalonan Rhoma ini menjadi puncak peristiwa politik pada tahun 2012. "Jabatan presiden dianggap enteng oleh Rhoma dan tidak ada patokan yang kredibel," ucap Budiarto.

Lebih lanjut, ia melihat tantangan ke depan bagi para calon presiden adalah tingkat apatisme masyarakat yang tinggi. Budiarto pun tak berharap banyak perubahan yang terjadi pada 2014 selama calon yang diusung partai masih tokoh-tokoh lama.

Sebelumnya, para ulama yang tergabung dalam Wasilah Silaturahim Asatidz Tokoh dan Ulama (Wasiat Ulama) mendaulat Rhoma Irama sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2014. Dukungan tersebut diklaim merupakan hasil kesepakatan satu juta anggota Wasiat Ulama di seluruh Indonesia. Rhoma Irama pun sudah menyatakan kesanggupannya maju menjadi kandidat RI-1.

Rhoma mengatakan, akhirnya dirinya memberanikan maju setelah desakan berbagai ulama Tanah Air. "Saya maju ini karena desakan ulama dan umat. Saya bahkan sempat katakan apakah tidak ada figur lain selain saya kepada ulama-ulama itu," tutur Rhoma dalam wawancara dengan Kompas.com beberapa waktu lalu.

Para ulama itu, lanjut Rhoma, mengatakan, tidak ada lagi sosok pemimpin bangsa ini yang merepresentasikan umat Islam. "Anda telah jadi ikon dari umat, hanya Anda yang bisa persatukan umat Islam, dan hanya Anda yang bisa bawa visi dan misi umat Islam," kata Rhoma menirukan ucapan salah seorang ulama.

Dengan desakan itu, Rhoma pun kemudian mempertimbangkan dengan serius usulan ini. Kemudian, Rhoma mengaku akhirnya hatinya terpanggil untuk berbuat sesuatu bagi negeri ini.

Baca juga:
Rhoma Irama Bicara Soal Pesaingnya Jadi Capres
Rhoma Irama Menunggu Pinangan Parpol
Rhoma Irama Fenomenal, Tak Bisa Diremehkan
Rhoma Irama: Visi Misi Saya Lagu Dangdut

Maju Jadi Capres, Rhoma Irama Siap Dihujat

Berita terkait wacana pencapresan Rhoma bisa diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Nasional
    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Nasional
    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Nasional
    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com