Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Maaf atas Kelakuan Kader Demokrat

Kompas.com - 15/12/2012, 21:37 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas tindakan para kader Demokrat yang melakukan tindakan tidak baik.

Permintaan maaf itu disampaikan Yudhoyono dalam pidatonya di perayaan HUT ke-11 Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/12/2012) malam.

"Pada kesempatan ini, saya mohon maaf kepada rakyat Indonesia jika ada perilaku kader Demokrat yang oleh saudara-saudara dipandang tidak baik. Sekali lagi saya mohon maaf kepada rakyat Indonesia," kata Presiden disambut riuh tepuk tangan ribuan kader Demokrat yang hadir.

Perayaan itu diikuti jajaran Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Dewan Pembina, Komisi Pengawas, pengurus Dewan Pimpinan Pusat, anggota Fraksi di DPR, organisasi sayap, pengurus Dewan Pimpinan Daerah, pengurus Dewan Pimpinan Cabang, anggota fraksi DPRD Provinsi dan kabupaten/kota.

Selain menteri asal Demokrat, ikut hadir jajaran menteri asal parpol lain maupun nonparpol, diantaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Pendidikan M Nuh, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo.

Yudhoyono tak menyebut siapa saja kader yang dimaksud. Tak disebut pula perbuatan tidak baik apa yang telah dilakukan. Hanya saja, Yudhoyono mengakui masih banyak kekurangan dan kelemahan Demokrat di usia ke-11.

"Jangankan Partai Demokrat yang baru berusia 11 tahun, partai-parai lain yang usianya puluhan tahun pun juga tidak bebas dari kekurangan dan kesalahan," kata Yudhoyono yang juga sebagai Presiden RI. Pernyataan Yudhoyono itu juga mendapat tepuk tangan kadernya.

Seperti diberitakan, Partai Demokrat tengah disorot publik setelah beberapa kader utamanya terseret kasus korupsi. Mereka, yakni M Nazaruddin, Angelina Sondakh, Hartarti Murdaya, dan terakhir Andi Mallarangeng. Nazaruddin dan Hartarti telah keluar dari keanggotaan partai. Akibat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kadernya, elektabilitas Demokrat terus melorot berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com