Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi VII: Buta, Kami Studi Banding Antariksa ke Brasil

Kompas.com - 12/12/2012, 15:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nur Yasin, mengakui komisinya tengah melakukan studi banding ke Brasil. Nur Yasin mengungkapkan, studi banding ini penting lantaran staf ahli dan anggota Dewan masih "buta" dengan Rancangan Undang-Undang Keantariksaan yang kini tengah digodok parlemen.

"Banyak yang kami buta. Tenaga ahli kami juga masih meraba-raba, padahal ini harus selesai dengan cepat. Jadi mau enggak mau, harus bertanya kepada negara yang sudah mapan," ujar Yasin, Rabu (12/12/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Yasin menuturkan, rombongan Komisi VII yang ke Brasil berjumlah 19 orang. Rombongan terdiri dari 13 orang anggota Dewan, 2 staf, dan 4 orang dari perwakilan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Rombongan ke Brasil dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.

Rombongan ke Brasil ini, diakui Yasin, sudah bertolak dari Tanah Air sejak 9 Desember 2012 dan baru akan kembali ke Jakarta pada 18 Desember 2012. Yasin menjelaskan, selama di Brasil, pihaknya bertemu beberapa instansi pemerintah terkait teknologi dan riset keantariksaan.

"Kami rapat dengan Aerospace sama Departemen Pertahanan. Besok (Kamis) akan bertemu Kementerian Ristek Brasil," ucapnya lagi.

Sebelumnya, Komisi IV DPR bidang peternakan dan pertanian melakukan kunjungan kerja ke Perancis dan China mulai Selasa (11/12/2012) hingga Jumat (14/12/2012). Kunjungan kerja ini dalam rangka revisi Undang-Undang No 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Total ada 27 anggota DPR dan staf yang berangkat ke Perancis dan China yang dibagi ke dalam dua rombongan.

Rombongan ke Perancis dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV dari Fraksi PPP Romahurmuzy. Sementara rombongan ke China dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron.

Kunjungan kerja ke luar negeri ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya dari Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi. Menurut Uchok, para anggota Dewan yang ke Perancis dan China ini sangat tidak peka apalagi dilakukan pada akhir tahun.

"Betul-betul merepotkan Kedutaan RI di Paris, dan menyusahkan rakyat sendiri lantaran duit dipakai untuk jalan-jalan kilat saja. Jadi, seharusnya anggota DPR itu membantu masyarakat yang tidak mampu, tapi kini menghabiskan uang negara untuk perjalanan kilat saja," ujar Uchok.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com