Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi VII: Buta, Kami Studi Banding Antariksa ke Brasil

Kompas.com - 12/12/2012, 15:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nur Yasin, mengakui komisinya tengah melakukan studi banding ke Brasil. Nur Yasin mengungkapkan, studi banding ini penting lantaran staf ahli dan anggota Dewan masih "buta" dengan Rancangan Undang-Undang Keantariksaan yang kini tengah digodok parlemen.

"Banyak yang kami buta. Tenaga ahli kami juga masih meraba-raba, padahal ini harus selesai dengan cepat. Jadi mau enggak mau, harus bertanya kepada negara yang sudah mapan," ujar Yasin, Rabu (12/12/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Yasin menuturkan, rombongan Komisi VII yang ke Brasil berjumlah 19 orang. Rombongan terdiri dari 13 orang anggota Dewan, 2 staf, dan 4 orang dari perwakilan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Rombongan ke Brasil dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.

Rombongan ke Brasil ini, diakui Yasin, sudah bertolak dari Tanah Air sejak 9 Desember 2012 dan baru akan kembali ke Jakarta pada 18 Desember 2012. Yasin menjelaskan, selama di Brasil, pihaknya bertemu beberapa instansi pemerintah terkait teknologi dan riset keantariksaan.

"Kami rapat dengan Aerospace sama Departemen Pertahanan. Besok (Kamis) akan bertemu Kementerian Ristek Brasil," ucapnya lagi.

Sebelumnya, Komisi IV DPR bidang peternakan dan pertanian melakukan kunjungan kerja ke Perancis dan China mulai Selasa (11/12/2012) hingga Jumat (14/12/2012). Kunjungan kerja ini dalam rangka revisi Undang-Undang No 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Total ada 27 anggota DPR dan staf yang berangkat ke Perancis dan China yang dibagi ke dalam dua rombongan.

Rombongan ke Perancis dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV dari Fraksi PPP Romahurmuzy. Sementara rombongan ke China dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron.

Kunjungan kerja ke luar negeri ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya dari Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi. Menurut Uchok, para anggota Dewan yang ke Perancis dan China ini sangat tidak peka apalagi dilakukan pada akhir tahun.

"Betul-betul merepotkan Kedutaan RI di Paris, dan menyusahkan rakyat sendiri lantaran duit dipakai untuk jalan-jalan kilat saja. Jadi, seharusnya anggota DPR itu membantu masyarakat yang tidak mampu, tapi kini menghabiskan uang negara untuk perjalanan kilat saja," ujar Uchok.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com