Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kongres Demokrat Diduga Tak Hanya Gunakan Uang Hambalang, tapi ...

Kompas.com - 04/12/2012, 21:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengungkapkan, tidak hanya uang dari proyek Hambalang yang mengair ke Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Ada aliran uang dari proyek lain, di antaranya proyek pengadaan sarana dan prasarana di sejumlah perguruan tinggi yang diduga dikorupsi Angelina Sondakh.

Hal itu disampaikan Nazaruddin seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar delapan jam, Selasa (4/12/20120. "Yang ngasih itu ada Umar Arsal, Michael Watimena, Dewo, Saan, Angie, ada juga yang dari saya," kata Nazaruddin.

Adapun Angelina menjadi terdakwa kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan proyek universitas di Kementerian Pendidikan Nasional dan proyek wisma atlet SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olaharaga. Menurut Nazaruddin, uang yang dibawa ke Kongres Partai Demokrat saat itu jumlahnya sekitar 12 juta dollar AS dan Rp 30 miliar. Dari jumlah itu, katanya, hanya Rp 1 juta yang tersisa.

"Uang yang diambil ada dari Hambalang dan proyek-proyek lain. Dari universitas seperti Tadulako, Haluoleo. Itu semua sudah dilaporkan tadi," tambah Nazaruddin.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan kalau uang Hambalang dan proyek lain itu digunakan untuk pemenangan Anas Urbaningrum. Kendati demikian, ada sebagian uang yang mengalir ke Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng beserta adiknya, Choel Mallarangeng.

"Ke Andi kan sudah waktu pemanggilan yang lalu. Yang terima itu Choel. Kalau pemeriksaan tadi fokus pada penyerahaan uang ke DPC-DPC yang mendukung Anas," ujarnya.

Menurut Nazaruddin, uang yang dibagi-bagikan kepada DPC tersebut dibungkus dalam amplop dan isinya sekitar 5.000-10.000 dollar AS. Dia mengatakan, uang berasal dari Machfud Suroso (Direktur PT Dutasari Citralaras) yang memberikannya ke Yulianis (Wakil Direktur Keuangan Grup Permai) untuk kemudian dibawa ke Bandung dengan mobil box.

"Sampai di Bandung, uangnya ditaruh ke Hotel Aston. Begitu uangnya ditaruh di Aston, setiap provinsi yang minta DPC-nya diambil sama Yulianis, sama Eva," ujarnya.

Nazauddin juga menepis pernyataan sejumlah kader Partai Demokrat yang menyebut Nazaruddin berbohong. Terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games ini mengaku sudah menyerahkan bukti aliran dana Hambalang ke Kongres Partai Demokrat ke KPK.

"Saya itu setiap bulan buat laporan pengeluaran yang ditujukan kepada ketua umum (Anas) yang seperti penjelasan di pengadilan. Itu saya tidak bohong, tiap bulan saya buat laporan. Contohnya uang keluar Rp 37 miliar, ada tanda tangan saya ditujukan kepada ketum pada 18 Mei 2011," kata Nazaruddin.

Dalam kasus Hambalang, KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Deddy diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian negara dan menguntungkan pihak lain.

KPK kini mengembangkan penyidikan kasus Deddy sekaligus membuka penyelidikan baru. Dalam pengembangannya, KPK mengusut pihak lain yang diduga bersama-sama Deddy melakukan penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan dalam proses penyelidikan, KPK menelusuri indikasi tindak pidana korupsi lain. Misalnya, yang berkaitan dengan aliran dana, termasuk APBN yang mungkin mengalir ke Kongres Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com