Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bikin Gaduh, Abraham Samad Layak Jadi Politisi

Kompas.com - 22/11/2012, 11:58 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat I Gede Pasek Suardika mengkritik sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad belakangan ini. Pasek menilai Abraham bekerja layaknya politisi sehingga banyak membuat gaduh.

"Lebih berhati-hatilah membuat stamen dalam penegakan hukum. Jangan larut dalam gaya politisi," kata Pasek di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/2012).

Pasek menyinggung pernyataan Abraham mengenai penanganan kasus bail out Bank Century. Abraham menyebut bisa saja akan ada bukti dan keterangan baru yang memperkuat peranan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono pada pengucuran dana talangan dalam bentuk FPJP Rp 600 miliar lebih ke Bank Century.

"Jadi, tak tertutup Boediono bisa jadi tersangka. Dia tidak kebal hukum," kata Abraham, Rabu kemarin.

Pasek menilai Abraham tengah membangun opini seakan-akan Boediono bersalah. Padahal, kata dia, sebagai penegak hukum, Abraham harus berbicara berbasis fakta, bukti, dan tahapan hukum.

"Ini tidak boleh terjadi dalam penegakan hukum. Dia tidak dalam posisi yang netral di dalam tangani kasus hukum. Tapi kalau dia sebagai politisi boleh-boleh saja. Masalahnya bukan politisi, tapi penegak hukum," kata politisi Partai Demokrat itu.

Selain itu, Pasek juga menyinggung pernyataan Abraham di rapat Tim Pengawas Century di DPR bahwa KPK tidak bisa melakukan penyelidikan terhadap Boediono. Kewenangan itu, kata Abraham, ada di DPR. Belakangan, KPK menyatakan bisa memeriksa Boediono.

"Semua orang dengar dia (Abraham) salah. Untung kita menolak pernyataan dia dijadikan kesimpulan rapat. Kalau itu terjadi, betapa konyolnya, baik KPK maupun DPR berpijak pada analisa yang salah," kata Pasek.

Selain itu, Pasek juga menyinggung pernyataan Abraham bahwa KPK tidak perlu political will politisi DPR maupun Presiden. "Tapi kemudian Presiden turun tangan bantu menyelesaikan masalah (simulator SIM). Dan ini sudah beberapa kali blunder statement itu," kata dia.

"Menurut saya, lebih baik banyak kerja daripada bicara. Dia harus intropeksi diri lah. Saya hargai dia orang yang berani. Tapi berani saja tidak cukup. Dia harus cerdas mengikuti kewenangan yang dimiliki, mengikuti tata etika penegak hukum. Keberanian akan sangat luar biasa kalau dipakai sesuai tahapan hukum yang diatur," pungkas Pasek.

Baca juga:
Dikaitkan Century, Boediono Bercicit di Twitter

KPK Tepis Bersandiwara dalam Kasus Bank Century
Boediono: Kerusakan Bank Century Disebabkan Pengurusnya
DPR Jangan Hanya Tagih KPK
KPK Jadikan Boediono Kebal Hukum

Berita terkait perkembangan penanganan kasus Bank Century dapat diikuti dalam topik:
Apa Kabar Kasus Century?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Nasional
    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Nasional
    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    Nasional
    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Nasional
    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Nasional
    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    Nasional
    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Nasional
    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Nasional
    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Nasional
    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Nasional
    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com