Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bikin Gaduh, Abraham Samad Layak Jadi Politisi

Kompas.com - 22/11/2012, 11:58 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat I Gede Pasek Suardika mengkritik sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad belakangan ini. Pasek menilai Abraham bekerja layaknya politisi sehingga banyak membuat gaduh.

"Lebih berhati-hatilah membuat stamen dalam penegakan hukum. Jangan larut dalam gaya politisi," kata Pasek di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/2012).

Pasek menyinggung pernyataan Abraham mengenai penanganan kasus bail out Bank Century. Abraham menyebut bisa saja akan ada bukti dan keterangan baru yang memperkuat peranan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono pada pengucuran dana talangan dalam bentuk FPJP Rp 600 miliar lebih ke Bank Century.

"Jadi, tak tertutup Boediono bisa jadi tersangka. Dia tidak kebal hukum," kata Abraham, Rabu kemarin.

Pasek menilai Abraham tengah membangun opini seakan-akan Boediono bersalah. Padahal, kata dia, sebagai penegak hukum, Abraham harus berbicara berbasis fakta, bukti, dan tahapan hukum.

"Ini tidak boleh terjadi dalam penegakan hukum. Dia tidak dalam posisi yang netral di dalam tangani kasus hukum. Tapi kalau dia sebagai politisi boleh-boleh saja. Masalahnya bukan politisi, tapi penegak hukum," kata politisi Partai Demokrat itu.

Selain itu, Pasek juga menyinggung pernyataan Abraham di rapat Tim Pengawas Century di DPR bahwa KPK tidak bisa melakukan penyelidikan terhadap Boediono. Kewenangan itu, kata Abraham, ada di DPR. Belakangan, KPK menyatakan bisa memeriksa Boediono.

"Semua orang dengar dia (Abraham) salah. Untung kita menolak pernyataan dia dijadikan kesimpulan rapat. Kalau itu terjadi, betapa konyolnya, baik KPK maupun DPR berpijak pada analisa yang salah," kata Pasek.

Selain itu, Pasek juga menyinggung pernyataan Abraham bahwa KPK tidak perlu political will politisi DPR maupun Presiden. "Tapi kemudian Presiden turun tangan bantu menyelesaikan masalah (simulator SIM). Dan ini sudah beberapa kali blunder statement itu," kata dia.

"Menurut saya, lebih baik banyak kerja daripada bicara. Dia harus intropeksi diri lah. Saya hargai dia orang yang berani. Tapi berani saja tidak cukup. Dia harus cerdas mengikuti kewenangan yang dimiliki, mengikuti tata etika penegak hukum. Keberanian akan sangat luar biasa kalau dipakai sesuai tahapan hukum yang diatur," pungkas Pasek.

Baca juga:
Dikaitkan Century, Boediono Bercicit di Twitter

KPK Tepis Bersandiwara dalam Kasus Bank Century
Boediono: Kerusakan Bank Century Disebabkan Pengurusnya
DPR Jangan Hanya Tagih KPK
KPK Jadikan Boediono Kebal Hukum

Berita terkait perkembangan penanganan kasus Bank Century dapat diikuti dalam topik:
Apa Kabar Kasus Century?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com