Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Pesimistis Kinerja DPR Tahun 2013

Kompas.com - 19/11/2012, 13:21 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie pesimistis terhadap kinerja DPR, khususnya terkait fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang di tahun 2013. Menurutnya, tahun depan, anggota Dewan bakal sibuk menghadapi persiapan Pemilu 2014 .

"Tahun 2013 dipastikan pelaksanaan fungsi ini tidak akan dapat berjalan optimal mengingat digelarnya Pemilu 2014," kata Marzuki dalam pidato pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2012-2013, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/11/2012).

Marzuki mengatakan, pimpinan DPR mengingatkan kepada seluruh anggota Dewan terhadap sumpah sebelum memangku jabatan. Sumpah jabatan itu, kata dia, harus dilaksanakan di sisa masa jabatan hingga 2014.

Seluruh pimpinan fraksi, lanjut Marzuki, juga diharapkan perannya untuk melancarkan fungsi legislasi. "Pimpinan bertugas untuk mengoordinasikan semua kegiatan, meningkatkan kemampuan, disiplin, efektifitas, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas," kata dia.

Saat ini, sebanyak 29 rancangan undang-undang tengah dibahas di Komisi. Marzuki berharap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi prioritas untuk diselesaikan. Pasalnya, KUHP saat ini peninggalan Hindia Belanda.

Seperti diberitakan, jumlah RUU yang disahkan selama ini selalu jauh dari yang ditetapkan. Buruknya kinerja terkait fungsi legislasi salah satunya akibat rendahnya tingkat kehadiran anggota Dewan dalam rapat di komisi.

Di tahun 2013 , anggota Dewan diyakini berbagai pihak bakal sering bolos dalam rapat-rapat lantaran memilih bertemu dengan konstituen agar dapat dipilih kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com