Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Dipermalukan

Kompas.com - 18/11/2012, 23:23 WIB
Marcellus Hernowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan dugaan kongkalingkong di tiga kementerian dengan Dewan Perwakilan Rakyat ke Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dinilai telah mempermalukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, pelaporan itu dilakukan Dipo tanpa koordinasi dengan Presiden.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Minggu (18/11/2012) kepada Kompas.com.

Tjahjo menyatakan, awalnya mengapresiasi langkah Dipo yang melaporkan adanya dugaan kongkalingkong tersebut ke KPK. Dipo dinilai telah memberikan bukti awal untuk ditindaklanjuti KPK.

Namun, Tjahjo mengaku kaget karena Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, pelaporan Dipo itu sebagai tindakan politik pribadi dan dilakukan tanpa koordinasi dengan Presiden Yudhoyono.

"Saya bingung, mengapa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan karut marut seperti ini? Ada menteri yang saling menyerang satu sama lain secara terbuka di publik," tanya Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, tugas sekretaris kabinet adalah mengkoordinasikan tugas-tugas kementerian. Jika ada tindakan kementerian yang tidak sesuai dengan arahan atau garis kebijakan Presiden, sekretaris kabinet seharusnya melaporkannya terlebih dahulu ke Presiden.

"Langkah sekretaris kabinet seharusnya selalu dikoordinasikan dengan Presiden. Upaya mencari jalan sendiri demi popularitas pribadi, harus dihindari," tambah Tjahjo.

Namun, dalam kasus pelaporan Dipo ke KPK, sekretaris kabinet terlihat seperti mendahului kebijakan Presiden dan bahkan memporak-porandakan jajaran kementerian yang seharusnya dikoordinasikannya. "Ini sama saja Presiden telah dipermalukan oleh pembantu sendiri," tutur Tjahjo.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi II DPR perlu meminta penjelasan dari Dipo dan Julian Aldrin Pasha untuk mencari tahu dan meluruskan apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan istana belakangan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com