Usai Reses, Golkar Bahas Interpelasi Hambalang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, partainya akan menentukan sikap terkait rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) untuk interpelasi kasus Hambalang. Saat ini, DPR masih menjalani masa reses hingga 18 November 2012.

"Senin (19/11/2012) nanti kami akan rapat. Apakah cukup urgent interpelasi di DPR mengingat tidak semua fraksi di BAKN," kata Nurul di Jakarta, Jumat (16/11/2012).

Nurul mengatakan, anggota BAKN hanya terdiri dari beberapa fraksi. Oleh karena itu, rekomendasi BAKN tidak dapat menyuarakan seluruh fraksi yang ada di DPR. Menurutnya, Golkar dalam rapat memiliki beberapa opsi terkait kasus Hambalang. 

"Itu tergantung hasil rapat nanti. Bisa interpelasi atau mau dibawa ke KPK langsung," kata Nurul.

Sebelumnya, BAKN menyerahkan hasil telaah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil telaah itu memasukkan beberapa rekomendasi, di antaranya adalah soal hak bertanya kepada pemerintah.

"Meminta DPR untuk mempergunakan hak bertanya kepada pemerintah sehubungan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek Hambalang," ujar anggota BAKN, Eva Kusuma Sundari, Rabu (14/11/2012), dalam siaran pers yang diterima wartawan.

Selain itu, BAKN meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penanganan kasus Hambalang yang menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 243,66 miliar. Sementara Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penelusuran aliran dana tersebut. Rekomendasi lainnya yang diajukan BAKN adalah terkait audit BPK lanjutan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang