Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Dahlan Merevisi Nama Pemeras BUMN?

Kompas.com - 14/11/2012, 07:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan terkait dugaan pemerasan BUMN oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipertanyakan. Langkah Dahlan yang merevisi nama-nama pemeras BUMN dinilai tidak benar.

"Masa seorang menteri yang telah melontarkan skandal ke publik dengan melibatkan nama-nama dan institusi DPR serta berimplikasi hukum tiba-tiba merevisi pernyataannya," kata anggota Komisi III DPR Indra ketika dihubungi, Rabu (14/11/2012).

Sebelumnya, Dahlan menyerahkan kembali surat keduanya kepada Badan Kehormatan DPR. Surat itu berisi revisi nama-nama anggota Dewan yang sebelumnya dilaporkan atas kasus dugaan pemerasan terhadap Direksi PT Merpati Nusantara Airlines.

Indra menduga, ada beberapa alasan yang kemungkinan mendasari revisi nama, misalnya, Dahlan teledor, memang tidak memiliki bukti, atau telah terjadi kongkalikong baru antara Dahlan dan anggota Dewan.

"Apa pun kemungkinan itu, sikap Dahlan itu tidak benar," kata Indra.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mempertanyakan integritas dan komitmen Dahlan dalam memberantas korupsi. Pasalnya, sampai sekarang permasalahan pemerasan itu tidak dibawa ke aparat penegak hukum.

"Akhir dari hiruk-pikuk ini akan memunculkan sosok Dahlan sebagai pahlawan dan pemberani atau sosok pecundang dan penebar fitnah. Pilihan sikap Dahlan juga akan menjawab apakah hiruk-pikuk ini hanya sekadar mencari popularitas dan pengalihan isu atau kebenaran untuk perbaikan bangsa," paparnya.

Seperti diberitakan, saat dipanggil BK DPR pada Senin (5/11/2012), Dahlan Iskan menyebutkan dua nama anggota Dewan yang diduga memeras tiga BUMN terkait penyertaan modal negara. Kedua nama itu adalah Idris Laena dari Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI- Perjuangan.

Idris disebut meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam. Adapun Sumaryoto disebut meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airlines. Kedua politisi itu telah membantah.

Selang dua hari kemudian, secara tertulis, Dahlan kembali menyerahkan lima nama anggota Dewan lain yang disebut terlibat dalam pemerasan Direksi Merpati. Seluruh penjelasan Dahlan itu tanpa disertai bukti. Dahlan hanya mengutip keterangan dari jajaran Direksi BUMN.

BK akan memanggil para Direksi BUMN yang disebut Dahlan untuk mencari alat bukti. Jika cukup bukti, BK akan memanggil anggota Dewan yang disebut memeras.

Baca juga berita Nasional lainnya:
HUT Brimob, Kapolri Ingatkan Serangan Teror

Baca juga:
SBY Harus Tertibkan Pembantunya yang Hobi "Gaduh"
Dipo Tak Beda seperti Dahlan
Ruhut: Jang Serang Dahlan, Makin Mulus Dia "Nyapres"

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

    Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

    Nasional
    Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

    Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

    Nasional
    Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

    Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

    Nasional
    Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

    Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

    Nasional
    Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

    Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

    Nasional
    Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

    Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

    Nasional
    Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

    Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

    Nasional
    Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

    Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

    Nasional
    Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

    Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

    Nasional
    Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

    Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

    Nasional
    PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

    PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

    Nasional
    Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

    Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

    Nasional
    Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

    Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

    Nasional
    Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

    Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

    Nasional
    Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

    Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com