Soekarno Jadi Pahlawan Nasional, Mega ke Istana

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dijadwalkan menerima anugerah gelar pahlawan nasional untuk proklamator RI Soekarno di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/11/2012). Pemberian gelar pahlawan nasional diberikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Informasi yang saya terima sejauh ini, Ibu Megawati berkenan hadir," ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (7/11/2012).

Selepas menjadi kepala negara, Megawati, yang juga Ketua Umum DPP PDI-P, nyaris tidak pernah menginjakkan kaki di Kompleks Istana Kepresidenan. Setiap peringatan HUT RI, Megawati dan keluarga memilih memeringatinya di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta.

Catatan Kompas.com, Mega hanya datang ke Istana saat Presiden SBY menggelar jamuan makan malam kenegaraan untuk Presiden AS Barack Obama pada 2010.

Selain Bung Karno, gelar pahlawan nasional juga diberikan untuk Wakil Presiden ke-1 RI Mohammad Hatta.

Pihak keluarga bersyukur

Pihak keluarga dikatakan bersyukur atas pemberian gelar pahlawan tersebut.

"Pemberian gelar Pahlawan Nasional ini adalah salah satu pengakuan nyata terhadap jasa dan pengorbanan beliau untuk negara dan bangsa Indonesia," kata cucu Bung Karno, Puan Maharani, yang juga Ketua Fraksi PDI-P DPR, di Jakarta, Rabu (7/11/2012).

Puan mengatakan, selama ini, perdebatan di masyarakat yang muncul ialah apakah Bung Karno bisa disebut sebagai Pahlawan Nasional seperti diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pasalnya, Bung Karno dan Bung Hatta sudah diberi gelar Pahlawan Proklamator.

"Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno sekaligus jadi penanda bahwa gerakan desoekarnoisasi yang selama ini terjadi harus dihentikan. Sekarang kita tempatkan Bung Karno pada posisi yang sepantasnya sebagai salah satu founding fathers bangsa Indonesia," kata cucu dari Bung Karno itu.

Soekarno-Hatta dianugerahi gelar sebagai pahlawan proklamator berdasarkan Keputusan Presiden No 081/TK/1986 yang ditandatangani Presiden Soeharto. Dalam Keppres tersebut tidak eksplisit disebut keduanya juga sebagai pahlawan nasional.

Pada masa Orde Baru, jasa dan peran Soekarno dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia mengalami distorsi. Karena distorsi ini, banyak pihak yang memiliki pemahaman keliru dan tidak lengkap tentang sosok Soekarno, terutama tentang jasa dan pengorbanannya untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara bangsa Indonesia.

Pada era reformasi, 14 Januari 1999, Soekarno mendapat penghargaan Lencana Tugas Kencana dari pemerintah. Gelar pahlawan nasional untuk Soekarno diusulkan 16 Juli 2012 oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.