Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Tuntaskan Kisruh Lampung!

Kompas.com - 31/10/2012, 20:40 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2009 Muhammad Jusuf Kalla mengaku prihatin terhadap bentrok antarwarga yang terjadi di Lampung Selatan. Jusuf Kalla yang akrab disapa JK itu menilai pemerintah dan polisi harus serius menyelesaikan kisruh tersebut agar tidak meluas dan berkepanjangan atau menjadi masalah SARA.

"Bisa menjadi masalah SARA, karena yang terjadi kebetulan dengan etnis yang berbeda, sehingga pemerintah harus betul-betul menyelesaikannya. Polisi juga harus sangat serius," ujar Kalla seusai melepas 50 pengajar muda yang mengikuti program "Indonesia Mengajar" di Kantor PMI Pusat, Jakarta, Rabu (31/10/2012) sore.

Seperti diketahui, bentrok yang terjadi antara warga asli Lampung di Desa Agom, Kecamatan Kalianda dan beberapa desa sekitarnya dengan warga keturunan Bali di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji awalnya dipicu oleh adanya kecelakaan lalu lintas. Dua orang remaja dari Desa Agom yang sedang mengendarai sepeda motor diganggu oleh pemuda Desa Balinuraga, sehingga terjatuh dan mengalami luka-luka. Keduanya ditolong saat terjatuh. Namun informasi yang beredar di masyarakat, kedua wanita tersebut mengalami pelecehan seksual.

Menurut Kalla, masyarakat seharusnya melaporkan kepada pihak berwenang dan tidak main hakim sendiri. "Tentu kita prihatin melihat itu, karena kejadian ini memberikan kita suatu gambaran, bahwa apa yang sering terjadi, suatu katakanlah hukum rimba. Artinya orang menjadi mengadili sesamanya tanpa tidak lagi melaporkan itu kepada pihak keamanan," terangnya.

Menurut Kalla, aparat kepolisian harus terus meningkatkan pelayanannya sehingga timbul kepercayaan pada masyarakat. Kepolisian juga diminta bertindak tegas agar tidak timbul korban jiwa baru. "Bagaimanapun ini sudah terjadi. Jadi harus memperbaiki citra kepolisian dengan bertindak cepat dan tegas," katanya.

Untuk meredam konflik tersebut, kata Kalla, berbagai kalangan harus mampu menciptakan situasi harmonis yang baik antarwarga, mulai dari masalah ekonomi hingga sosial. Ada kehidupan bergotong royong atau saling membantu antar warga.

"Jadi ini suatu rangakaian konflik masyarakat yang harus diperbaiki harmoninya. Harmoninya artinya harus maju bersama-sama, ekonominya, dan kegiatan sosialnya," terang Kalla.

Selain itu, Kalla tidak sependapat jika konflik tersebut dibuat oleh segelintir orang tertentu untuk melancarkan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini, konflik-konflik yang menyebabkan suatu perkelahian hingga jatuhnya korban jiwa dan pengrusakan, sering kali hanya karena adanya provokasi atau rumor- rumor yang tidak berdasar. Masyarakat di desa pun cepat terbawa provokasi.

"Jadi bisa saja saat menolong itu mungkin tidak sengaja tersentuh. Dianggapnya begitu. Jadi maksud baik pada dasarnya kemudian menjadi negatif. Nah, ini bisa terpengaruh oleh rumor, bisa terpengaruh gosip, bisa terpengaruh provokator-provokator," paparnya.

Kalla menjelaskan, PMI juga telah mengerahkan relawan di Lampung Selatan, khususnya di tempat pengungsian. Namun, ia belum berencana untuk mengunjungi daerah konflik tersebut. Seperti diketahui, Polri menyatakan korban tewas hingga saat ini berjumlah 12 orang (bukan 14 seperti yang diberitakan sebelumnya)

Bentrok terjadi sejak Sabtu (27/10/2012) malam hinggaa berlanjut Senin (29/10/2012). Sementara sebanyak 434 kepala keluarga atau sekitar 1700 warga mengungsi ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Bandar Lampung. Sebanyak 365 diantaranya adalah anak-anak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com