Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AD Usul Beli Anjing Rp 900 Juta

Kompas.com - 17/10/2012, 22:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR RI melakukan rapat kerja dengan TNI Angkatan Darat, Rabu (17/10/2012). Di dalam rapat yang membahas anggaran operisional TNI itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo sempat mencetuskan usulan soal pembelian 17 ekor anjing pelacak.

"Harganya 6.000 dollar AS untuk satu anjing. Kalau misal ada anggaran kami akan menyesuaikan maka tadi kan diusulkannya. Insya Allah ya semaksimal mungkin kalau dana ada kami sih oke saja," ujar Pramono Edhie, Rabu (17/10/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Berdasarkan perhitungan Kompas.com, total harga 17 anjing pelacak ini adalah 102.000 dollar AS. Jika nilai tukar dollar AS terhadap Rupiah sekitar Rp 9.500, maka anggaran yang diperlukan untuk membeli 17 ekor anjing pelacak ini adalah Rp 900.690.000. Hal ini belum termasuk biaya pemeliharaan dan pelatihan, yang juga membutuhkan alokasi khusus.

Pramono mengatakan bahwa anjing-anjing pelacak itu nantinya akan membantu kerja Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Akan tetapi, jika usulan itu diterima Komisi I, Pramono berharap agar pembiayaannya tidak dibebankan ke anggaran Paspamres soal dana pemeliharaan.

"Harus membentuk satuan lagi karena itu kan bersifat khusus. Yang sekarang ada adalah punya Kopassus. Jadi bisa juga kita berikan ke Kopassus untuk biaya pemeliharaannya, sementara Paspampres yang melaksanakan," kata jenderal bintang empat ini.

Keberadaan anjing-anjing pelacak ini cukup bermanfaat untuk melacak dan menyerang penjahat. Usulan ini belum dibahas secara serius oleh anggota DPR. Namun, jika nanti usulan pembelian anjing pelacak ini diloloskan, Edhie berharap bisa dilakukan pembelian secara maksimal untuk membantu personil Paspampres yang ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com