Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Indonesia Kurangi Vonis Mati

Kompas.com - 17/10/2012, 19:35 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, pemerintah Indonesia telah mengurangi vonis hukuman mati. Pasalnya, Indonesia, bersama 139 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah memiliki moratorium pengurangan hukuman mati. Namun, hal ini tak serta-merta berarti Indonesia akan menghapuskan hukuman mati.

Demikian hal ini disampaikan Juru Bicara Kemlu Michael Tene kepada Kompas.com, Rabu (17/10/2012), saat meluruskan pemberitaan yang berjudul "Indonesia Segera Hapus Hukuman Mati" pada Selasa (16/10/2012).

"Di dunia internasional memang ada tren untuk menghapuskan hukuman mati, tapi Indonesia tidak ikutan tren itu. Indonesia tetap menganut hukuman mati," kata Tene.

Tene juga menambahkan, pemerintah Indonesia juga telah aktif membantu membebaskan warga negaranya dari hukuman mati di luar negeri. Saat ini, bebanyak 42 warga negara Indonesia di luar negeri yang menjadi terpidana mati dalam kasus narkotika lepas dari ancaman pidana mati. Mereka dijatuhi hukuman mati di Malaysia, Republik Rakyat China, dan Iran.

Sebelumnya, tren penurunan hukuman mati disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa seusai rapat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa.

"Terdapat peningkatan tajam negara yang telah menghapuskan hukuman mati dari hukum nasional," kata Marty. Sebagai gambaran, lanjut Marty, tahun 1977 ada 16 negara yang telah menghapus hukuman mati. Tahun 2010, ada 96 negara yang menghapus hukuman mati dari hukum nasional.

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com