Wacana Tim Independen Kasus Novel, Ini Tanggapan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak membentuk tim independen untuk melihat perkara tindak pidana yang menjerat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Novel Baswedan. Penanganan kasus itu dinilai janggal. Bagaimana tanggapan Polri?

"Kalau masalah kriminal dibentuk tim independen maka semua kriminal lain minta tim independen," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2012).

Sebelumnya, anggota Tim Pembela KPK, Haris Azhar, meminta Presiden membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus Novel. Diusulkan, tim diisi lima hingga tujuh orang independen, seperti ahli hukum, anggota Komnas HAM, dan Ombudsman.

Sutarman mengatakan, pihaknya bukannya tidak setuju dibentuknya tim independen. Polri tidak bisa melarang atau menganjurkan untuk membentuk tim itu. Hanya saja, menurut dia, pihaknya telah bekerja sesuai prosedur.

"Kita akan ungkap secara transparan dan kita akan buka betul apa yang terjadi. Kalau terjadi pelanggaran hukum harus ditegakkan," kata Sutarman.

Sutarman menambahkan, pihaknya masih membahas apakah penyidikan kasus Novel langsung diteruskan atau dihentikan sementara waktu. Sebelumnya, dari segi waktu, Presiden Yudhoyono menilai penanganan kasus Novel tak tepat.

Adapun mengenai kelanjutan penyidikan, menurut Sutarman, diserahkan sepenuhnya kepada penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu. "Terkait aspek yuridisnya kami serahkan ke penyidik yang menangani kasus tersebut. Kita tidak akan pernah intervensi," pungkas Sutarman.

Seperti diberitakan, kepolisian menuduh Novel melakukan penganiayaan berat terhadap enam pencuri sarang burung walet tahun 2004. Ketika itu, Novel menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polda Bengkulu.

Menurut kepolisian, surat perintah penangkapan Novel didasarkan atas laporan dua dari enam korban penembakan atas nama Dedi Mulyadi dan Irwansyah.

Namun, pengacara korban penembakan membantah membuat laporan polisi atas perbuatan Novel. Yang dibuat pengacara atas nama korban ialah permohonan keadilan.

Unsur pimpinan KPK menyebut apa yang dilakukan terhadap Novel merupakan upaya kriminalisasi. Novel disebut tidak di tempat kejadian. Namun, sebagai pimpinan, Novel bertanggung jawab dan telah dikenakan sanksi etik.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Polisi vs KPK"