Kejagung akan Bahas Pelimpahan Berkas Kasus Simulator

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung akan melakukan pembahasan dengan Kepolisian RI terkait pelimpahan berkas kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri. Sebelumnya, Polri telah melimpahkan lima berkas tersangka kasus ini, pada September 2012. Langkah yang diambil Kejaksaan Agung ini merespons perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terkait polemik penanganan kasus simulator antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

"Mekanisme akan di bahas secara internal dulu," ujar Wakil Jaksa Agung Darmono, melalui pesan singkat, Selasa (9/10/2012).

Dalam pidatonya, Senin (8/10/2012), Presiden menyatakan, sebagai solusi sengketa kewenangan penanganan kasus simulator, ia menyerahkannya kepada KPK. Namun, jika ditemukan kasus berbeda terkait penyimpangan pengadaan barang dan jasa akan ditangani oleh Polri. Darmono mengatakan, Kejaksaan Agung pun akan mematuhi perintah Presiden.

"Ya, kita akan taat azas sejalan dengan amanat yang disampaikan Presiden tadi malam," kata dia.

Kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ini bermula dari laporan pihak subkontraktor proyek simulator Sukotjo S Bambang pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah melakukan penyelidikan, KPK menetapkan mantan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka pada 27 Juli 2012. KPK juga menetapkan Waka Korlantas Brigjen Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, pihak pemenang tender Budi Susanto, dan subkontraktor, Sukotjo S Bambang, sebagai tersangka.

Sementara, Polri juga telah menetapkan lima tersangka yaitu Didik Purnomo; Ketua Pengadaan Simulator SIM AKBP Teddy Rusmawan; Bendahara Korlantas Polri Kompol Legimo; Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto; dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukoco S Bambang.

KPK dan Polri menetapkan tiga tersangka yang sama, yakni Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukotjo Bambang. Kedua kasus yang sama-sama disidik oleh Polri dan KPK ini sempat menuai polemik. Berbagai pihak menginginkan kasus ini diserahkan sepenuhnya pada KPK, mengingat beberapa anggota kepolisian ikut terseret dalam kasus tersebut.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Polisi vs KPK
Dugaan Korupsi Korlantas Polri