Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK-Polri Jangan Sampai Ditunggangi

Kompas.com - 08/10/2012, 12:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Kepolisan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mawas diri dan jangan sampai ditunggangi kepentingan lain di luar agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Kedua pimpinan institusi itu harus sadar bahwa dampak dari konflik berkepanjangan yakni tertundanya tugas kedua institusi itu.

"Ada pihak yang diuntungkan dari kisruh KPK dan Polri ini. Tentu saja pihak yang sedang bermasalah dengan hukum dan pemberantasan korupsi ini akan tertawa ketika melihat kasus KPK versus Polri berlarut- larut," kata anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah, di Jakarta, Senin ( 8/10/2012 ).

Hal itu dikatakan Basarah menyikapi konflik Polri-KPK yang sudah terbuka. Konflik itu muncul pascapengungkapan kasus dugaan korupsi proyek simulator di Korps Lalu Lintas Polri. Konflik semakin meruncing ketika Kepolisian hendak menangkap anggotanya yang bertugas di KPK, Komisaris Novel Baswedan, Jumat pekan lalu.

Basarah menilai, melihat situasi sekarang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya berperan layaknya kepala pemerintahan. Presiden, kata dia, tidak boleh memakai alasan intervensi hukum untuk tidak turut campur. Presiden harus berani mengambil keputusan atas kisruh KPK-Polri.

"Presiden mempunyai kewajiban menjaga suasana kondusif seluruh tatanan nasional Indonesia termasuk di dalamnya adalah sistem penegakan hukum dengan sebaik-baiknya," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu.

Basarah juga berharap agar rapat kerja antara Komisi III dengan pimpinan KPK, Polri, dan Kejaksaan yang akan digelar pekan ini bisa memberikan solusi atas konflik, bukan malah semakin memperkeruh suasana. Untuk itu, dia berharap agar pimpinan seluruh institusi penegak hukum bisa hadir.

Sebelumnya, rapat antara Komisi III, Kejaksaan, dan Kepolisian sudah digelar tiga pekan lalu. Namun, pertemuan dihentikan ditengah pembahasan lantaran pimpinan KPK tak lengkap. Rapat lanjutan dua pekan lalu juga ditunda lantaran Kepala Biro KPK meninggal dunia. Rencananya, rapat akan digelar Rabu nanti.

Saat ini, pimpinan KPK dan Polri tengah menggelar pertemuan tertutup di Istana Negara. Rencananya, Presiden juga akan memberikan pernyataan nanti malam.

Berita terkait polemik kedua lembaga dapat diikuti dalam topik "Polisi vs KPK"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Nasional
    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    Nasional
    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Nasional
    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    Nasional
    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com