Harapan Tertuju kepada Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI. Ia mengatakan, peran Presiden akan mempercepat meredakan konflik keduanya.

"Kami berharap Presiden segera bisa menyelesaikan soal ini. Kalau Presiden akan bisa lebih mudah dibandingkan semuanya," ujar Mahfud, Senin (10/8/2012), di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Mahfud datang ke Kantor KPK bersama alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta lainnya untuk menyampaikan dukungan ke seluruh instansi penegak hukum terkait polemik antara KPK dan Polri yang terjadi belakangan ini. Meski mengharapkan keterlibatan Presiden, Mahfud menyatakan tidak ingin mencampuri tindakan apa yang harus dilakukan Presiden.

"Saya tidak tahu materinya dan tidak ingin mencampurinya," katanya lagi.

Seperti diberitakan, ketegangan KPK dan Polri terjadi menyusul upaya Polri menangkap penyidik KPK, Komisaris Novel Baswedan pada Jumat (5/10/2012) malam lalu. Novel yang berperan dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi Korlantas Polri dituding bertangungjawab atas dugaan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap enam pencuri sarang walet di wilayah Polda Bengkulu pada tahun 2004. Saat itu, Novel berpangkat Iptu dan menjabat sebagai Kasatreskrim Polda Bengkulu.

Surat perintah penangkapan Komisaris Novel Baswedan Nomor 136/X/2012 oleh Polda Bengkulu didasarkan atas laporan dua dari enam korban penembakan atas nama Dedi Mulyadi dan Irwansyah. Laporan keduanya diterima Polda Bengkulu pada 1 Oktober 2012. Terkait upaya penangkapan Komisaris Novel ini, KPK menyatakan sikapnya akan mempertahankan salah satu penyidik handalnya itu.

"Posisi Novel penting di KPK. Dia tidak hanya penyidik, tapi juga simbol," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (7/10/2012) malam.

Novel dinilai berperan dalam sejumlah kasus yang ditangani seperti kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian SIM Korlantas Polri, penangkapan Bupati Buol Amran Batalipu yang tertangkap tangan menerima suap, kasus wisma atlet, dan kasus dugaan korupsi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau beberapa waktu lalu.

Desakan agar Presiden segera menyatakan sikapnya terkait konflik itu pun juga muncul di dunia maya melalui taggar twit #SaveKPK #Presidenkemana. Melalui Menteri Sekretariat Negara, Sudi Silalahi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil alih kasus ini dan menyampaikan keterangan persnya pada hari ini.

"Berhubung perkembangan situasi semakin tidak baik, Presiden akan segera mengambil alih untuk menyampaikan kepada rakyat besok Senin atau paling lambat Selasa," kata Sudi, dalam jumpa pers di Istana Negara, Minggu (7/10/2013).

Menurut Sudi, selama ini, Presiden mendengar komentar masyarakat yang memintanya agar mengambil alih polemik kedua institusi. Namun, sebelum mengambil alih, Presiden terlebih dahulu menekankan agar KPK dengan kepolisian berkoordinasi sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang terbentuk di antara mereka. Berhubung perkembangan situasi semakin tidak baik, lanjutnya, Presiden merasa perlu mengambil alih. Sudi mengatakan kalau permasalahan KPK-Polri ini sudah dimanipulasi. Media-media tertentu, katanya, membesar-besarkan masalah tersebut.

Berita terkait polemik antara Polri dan KPK dapat diikuti dalam topik "Polisi vs KPK"