Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK akan Pertahankan Novel Baswedan

Kompas.com - 08/10/2012, 04:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan mempertahankan penyidiknya, Komisaris Novel Baswedan. Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan bahwa Novel bukan sekadar penyidik, melainkan juga simbol pemberantasan korupsi di KPK.

"Posisi Novel penting di KPK. Dia tidak hanya penyidik, tapi juga simbol," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (7/10/2012) malam, saat ditanya apakah KPK akan menyerahkan Novel atau tidak.

Menurut Johan, KPK membentuk tim investigasi atas kasus yang dituduhkan kepada Novel oleh pihak kepolisian.

Seperti diketahui, Kepolisian Daerah Bengkulu menetapkan Novel sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan berat sehingga menyebabkan kematian tersangka pencurian sarang burung walet pada 2004.

Menurut Johan, Novel yang bergabung dengan KPK sejak 2006 itu termasuk salah satu penyidik terbaik KPK. Dia mengungkapkan, Novel-lah yang memimpin penyidikan kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) pada 2004.

Saat penggeledahan gedung Korlantas Polri beberapa waktu lalu, Novel menjadi garda terdepan memimpin tim KPK. Johan mengakui, penetapan Novel sebagai tersangka penganiayaan berat ini mengganggu penanganan kasus Korlantas Polri.

"Tentu ada gangguan konsentrasi KPK terhadap kasus-kasus yang jadi perhatian publik," ujarnya.

Meskipun demikian, lanjutnya, penyidikan kasus simulator SIM Korlantas Polri di KPK akan tetap berjalan.

"Pengembangan terus dilakukan KPK, tapi masih ada persoalan penanganan tiga tersangka yang sama dengan kepolisian itu," kata Johan.

Selain menyidik kasus simulator SIM, menurut Johan, sebelumnya Novel berhasil membawa sejumlah kasus besar di KPK hingga ke pengadilan, di antaranya kasus wisma atlet, kasus dugaan suap Pekan Olahraga Nasional Riau (PON Riau), dan memimpin tim penangkapan Amran Batalipu, Bupati Buol.

Terkait masalah Novel dan penanganan kasus simulator SIM yang menyebabkan ketegangan hubungan KPK dengan Polri ini, besok pimpinan KPK akan bertemu dengan Kapolri. Johan berharap pertemuan tersebut menghasilkan solusi yang baik.

"Karena pemberantasan korupsi tidak boleh terganggu dengan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi," ujar Johan. Ia juga meminta publik menghormati apa pun hasil pertemuan KPK dengan Kapolri, besok.

Ikuti ihwal kasus ini dan perkembangannya dalam topik "Polisi vs KPK"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com