Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Harus Dikawal Sampai Indonesia Bersih dari Korupsi

Kompas.com - 07/10/2012, 08:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras), Usman Hamid menyatakan, masyarakat akan terus mendampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi di Indonesia. Salah satu bentuk dukungan, kata dia, dengan mengawal eksistensi KPK saat ada yang berniat mengerdilkannya.

"Kita akan terus mengawal sampai Indonesia benar-benar bersih dari korupsi. Kita belum pernah merdeka dari korupsi, korupsi anggaran, korupsi lingkungan dan lainnya," kata Usman, dalam aksi "SaveKPK" di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2012) pagi.

Hari ini, Usman bergabung bersama ratusan anggota masyarakat dari berbagai lapisan yang menyatakan dukungannya pada KPK. Menurutnya, aksi ini sebagai bentuk dukungan moril agar KPK memiliki kekuatan di tengah upaya pelemahan yang terus terjadi.

"Ini semua warga masyarakat yang peduli pada pemberantasan korupsi. Kita dukung KPK yang dijegal banyak kalangan. Baik itu DPR ataupun kepolisian," ujarnya.

Ia mengungkapkan, persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi semakin kusut saat Polri sebagai intitusi penegak hukum dinilai  mempersulit langkah KPK. Menurut Usman, ada sesuatu yang tengah disembunyikan Polri.

"Kami rasa persoalannya ketika polisi mempersulit KPK, berarti ada sesuatu yang disembunyikan," kata Usman.

Gerakan "SaveKPK" yang juga merebak di dunia maya merupakan bentuk dukungan moril kepada KPK, setelah pada Jumat (5/10/2012) malam, pihak kepolisian mendatangi Gedung KPK untuk menangkap seorang penyidiknya, Novel Baswedan, atas tuduhan tindak kekerasan yang menyebabkan seorang tahanan meninggal dunia pada tahun 2004. Saat itu, Novel bertugas di Polda Bengkulu. Tindakan Polri ini mendapatkan tentangan karena dinilai sarat dengan motif tertentu dan terdapat sejumlah kejanggalan. Novel sendiri diketahui sebagai Wakil Ketua Satgas KPK untuk penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Kasus ini turut menyeret jenderal bintang dua Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka.

Berita terkait polemik antara Polri dan KPK dapat diikuti dalam topik "Polisi vs KPK".

Serta berita-berita terkait dinamika KPK dalam topik:
KPK Krisis Penyidik
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Revisi UU KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com