Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro Yakin Djoko Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kompas.com - 04/10/2012, 15:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas meyakini kalau mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Djoko Susilo akan memenuhi panggilan pemeriksaan kedua yang dijadwalkan Jumat (5/10/2012) besok. Djoko akan diperiksa terkait posisinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator berkendaraan ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri.

"Oh, tentulah dia hadir akan lebih bagus itu. Saya yakin hadir," kata Busyro di Jakarta, Kamis (4/10/2012).

Meskipun demikian, Busyro mengaku pihak KPK belum mendapat konfirmasi mengenai kehadiran Djoko besok. Busyro juga mengatakan, KPK belum tentu menahan Djoko seusai pemeriksaan perdananya itu.

Seperti diketahui, pemeriksaan Jumat besok merupakan yang pertama setelah Djoko ditetapkan sebagai tersangka pada Juli lalu. Sedianya pemeriksaan perdana Djoko sebagai tersangka berlangsung Jumat pekan lalu. Namun Djoko menolak diperiksa dengan mengirimkan surat ke penyidik KPK yang disampaikan oleh tim pengacaranya.

Djoko enggan diperiksa lantaran masih meragukan kewenangan KPK dalam menyidik kasusnya. Tim pengacara Djoko pun meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) yang diharapkan dapat menentukan apakah KPK atau Kepolisian yang berwenang menangani kasus simulator SIM ini.

Kepolisian juga menyidik kasus simulator SIM dengan menetapkan lima orang selain Djoko sebagai tersangka. Adapun tiga dari lima tersangka Polri itu juga menjadi tersangka di KPK. Upaya Djoko untuk meminta fatwa MA itu pupus setelah MA menyatakan menolak permintaan fatwa tersebut.

Sebelumnya Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan akan memanggil paksa Djoko jika dalam pemeriksaan kedua besok yang bersangkutan kembali tidak hadir. Menurut Abraham, tidak ada kendala psikologis bagi penyidik KPK untuk menjemput paksa Djoko.

Berita terkait juga dapat diikuti di topik: Dugaan Korupsi Korlantas.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Nasional
    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    Nasional
    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Nasional
    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    Nasional
    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Nasional
    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com