Upaya Lumpuhkan KPK, DPR Tak Lagi Dipercaya Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat terancam tidak akan lagi dipercaya oleh rakyat Indonesia menyusul adanya upaya melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi  ketika memberikan tanda bintang pada rencana pembangunan gedung baru dan revisi UU KPK.

Selama ini KPK disokong oleh rakyat Indonesia dalam memerangi korupsi. "Selain DPR, partai politik akan mengalami nasib serupa. Kepercayaan rakyat pada mereka akan berkurang drastis sebagai akibat dari upaya melemahkan KPK," kata aktivis antikorupsi Fahmi Badoh di kantor TII, Jakarta, Minggu (30/9/2012).

Badoh menjelaskan, ketika kepercayaan rakyat atas DPR semakin tergerus, baik parpol maupun legislator harus berkomitmen pada janji mereka ke rakyat. Sebab, rakyat yang merasa terus ditipu oleh mereka pasti tidak akan tinggal diam dan akan menghukum mereka pada pemilu legislatif 2014.

Rakyat sendiri memiliki peran besar dalam pemilu parpol dan legislatif 2014. "Tanda dari hukuman rakyat yang ditimpakan ke parpol sudah terlihat jelas pada kemenangan Jokowi dan Ahok. Di situ terlihat parpol ditinggalkan rakyat dan tak berdaya," tambahnya.

Ia mengungkapkan, jika DPR terus berupaya memperlemah KPK, partai yang mendukung revisi UU KPK akan bernasib serupa dengan hasil kekalahan parpol atas kemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.

Rakyat, tegasnya, dalam arus informasi yang sedemikian cepat akan dapat menilai dan memilah mengenai parpol yang memiliki rekam jejak bersih maupun buruk dalam perang melawan korupsi.

"Rakyat juga perlu menagih janji parlemen melalui komitmen publik," tegasnya.

Kontroversi terkait revisi UU KPK dapat diikuti dalam topik "Revisi UU KPK"