Minggu, 30 Agustus 2015

Nasional

Lupakah Rakyat pada Pemberontakan G30-S PKI?

Minggu, 30 September 2012 | 01:20 WIB

Oleh Arnaz Ferial Firman

Beberapa hari terakhir, perhatian masyarakat Jakarta dan daerah lain di Tanah Air terpusat pada dua kasus, yakni tawuran antarpelajar di DKI Jakarta yang memakan korban dua pelajar meninggal dan peradilan beberapa tersangka kasus tindak pidana korupsi.

Dua pelajar harus tewas di Jakarta setelah tawuran Senin(24/9) dan Rabu (26/9) lalu di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan dan di Manggarai di Jakarta Selatan.

Kepolisian Metro Jakarta sampai- sampai harus mengirim beberapa petugasnya untuk membekuk seorang pelajar berinisial FR yang diduga pembunuh seorang siswa SMA Negeri 6 Jakarta yang berlokasi dekat terminal Blok M itu.

Sementara itu, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Senior Miranda Swaray Goeltom, Kamis itu juga, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta karena terbukti menyuap sejumlah anggota DPR masa bakti 2004-2009 agar memilihnya sebagai orang" nomor dua" pada bank sentral Indonesia.

Sementara itu, perdebatan atau sedikitnya "debat kusir" mengenai dana talangan atau bail out tidak kurang dari Rp7 triliun bagi Bank Century terutama di kawasan Senayan tempat berkantornya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR belum juga usai. Padahal Tim Pengawas DPR sudah "mengorek-ngorek" keterangan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar.

Padahal tanggal 30 September dan 1 Oktober juga seharusnya menjadi fokus perhatian seluruh masyarakat Tanah Air karena dalam tanggal-tanggal itulah pada 1965 telah terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap pemerintahan sah di Indonesia.

Akibat pemberontakan pimpinan DN Aidit ini, Angkatan Darat harus kehilangan beberapa perwira tinggi dan perwira menengahnya serta seorang anak perempuan.

Jenderal-jenderal TNI yang harus mengorbankan nyawa dan tubuhnya itu adalah Letnan Djenderal TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal TNI Soeprapto, Mayor Jenderal S Parman, Mayor Jenderal TNI Harjono MT, Brigadir Jenderal TNI DI Pandjaitan, serta Brigadir Jenderal TNI Soetojosiswomihardjo, dan juga Letnan Tendean.

Sementara itu, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution harua kehilangan putri ciliknya, Ade Irma, akibat upaya penculikan yang didalangi PKI dengan komandan lapangan Letnan Kolonel Untung.

Jenazah para jenderal itu berhasil ditemukan di daerah Lubang Buaya dan sebagai penghormatan bangsa dan negara, para jenderal itu mendapat gelar Pahlawan Revolusi.

Sebaliknya PKI yang telah berulangkali mencoba memberontak terhadap pemerintah yang sah dibubarkan sehingga tidak boleh bercokol lagi di Tanah Air sampai kapan pun.

Karena sejumlah tokoh Angkatan Darat gugur akibat upaya pemberontakan itu, maka masyarakat Indonesia dan juga dunia internasional mulai mengenal nama Mayor Jenderal TNI Soeharto yang akhirnya memimpin Angkatan Darat hingga menjadi Presiden Republik Indonesia.

Sementara Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan Jenderal AH Nasution pada upacara pelepasan ketujuh Pahlawan Revolusi yang bertepatan dengan Hari ABRI 5 Oktober 1965 menegaskan para prajurit merasa terhina oleh pemberontakan oleh partai komunis tersebut.

"Hari ini adalah Hari Angkatan Bersenjata, tapi kami dihinakan oleh penganiajaan," tegas Jenderal Nasution

Dilupakan?

Setiap tahun, bangsa Indonesia, siapa pun presidennya mulai Soeharto, Abdurrahman Wahid, BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono sampai saat ini, selalu datang ke Lubang Buaya untuk memperingati gagalnya upaya pemberontakan yang biasa disebut Hari Peringatan Kesaktian Pancasila itu.

Pada upacara ini, sang presiden setelah memimpin upacara, kemudian beserta para undangan mendatangi lubang-lubang yang digali untuk menyembunyikan jenazah para korban penculikan yang didalangi partai komunis tersebut.

Sekalipun upacara tiap tahun dilaksanakan di Jakarta dan seluruh tanah air, tetap saja muncul pertanyaan-pertanyaan amat sederhana, antara lain sekalipun PKI dibubarkan, secara otomotis sudah hilangkah  pikiran dan ajaran komunis di Tanah Air tercinta ini? Apakah ajaran komunis yang masih ada di berbagai negara seperti China, Rusia, Kuba tidak mungkin menyusup lagi ke Indonesia melalui berbagai cara dan berbagai sarana? Sudahkah dan selalukah pemerintah menyiapkan langkah mengusir ajaran komunis, termasuk dalma "bentuk barunya"?

Sekalipun PKI sudah dibubarkan, bangsa Indonesia tetap berhubungan dengan berbagai negara komunis di berbagai belahan dunia yang bisa diperkirakan akan tetap berusaha masuk ke Indonesia melalui berbagai cara dan bentuk, apalagi negara -negara komunis itu tahu betul kerawanan dan kegelisahan yang muncul di sini, misalnya sikap apriori  sejumlah warga terhadap para pejabat, prilaku koruptif sebagian pejabat dan pegawai negeri, hingga legislatif dan yudikatif.

Lalu, apakah TNI dan Polri terus memantau kemungkinan masuknya lagi pikiran komunis dan orang-orangnya ke sini.

Pemberontakan G-30-S PKI memang sudah terjadi puluhan tahu lalu, tapi apakah bangsa ini sudah boleh lega bernapas sehingga "membusungkan dada" siap menghadapi kemungkinan masuknya ajaran komunis ke sini.

Pertanyaan demi pertanyaan ini bisa muncul setiap saat terutama jika bangsa Indonesia memasuki bulan September dan Oktober khususnya dan tidak mudah menjawabnya.

Namun para pejabat, mulai dari yang tertinggi seperti presiden, wakil presiden, menteri- menteri, sampai pimpinan TNI dan Polri, tokoh agama, pendidik, dan pimpinan partai politik seharusnya menjamin bahwa komunis dalam bentuk apa pun  tidak akan masuk lagi ke Indonesia, karena sekarang saja masyarakat dan bangsa ini sudah direpotkanh oleh setumpuk masalah yang harus dihadapinya.

Editor : Jodhi Yudono
Sumber: